Penjelasan :
Beredar sebuah surat elektronik mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Dijelaskan dalam surat elektronik tersebut pihak DJP meminta salah satu penerima surat elektronik untuk segera melakukan kon?rmasi ulang bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) melalui dokumen PDF yang diunduh melalui sebuah tautan.
Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa telah beredar surat elektronik mengatasnamakan DJP adalah tidak benar. Dilansir melalui akun Twitter @DitjenPajakRI, DJP menegaskan bahwa pihaknya hanya menggunakan domain “@pajak.go.id” sebagai surat elektronik resmi. DJP juga turut memberi imbauan agar masyarakat Indonesia dapat mengabaikan surat elektronik selain dari domain surat elektronik resmi DJP.