“Pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dan motivasi kepada peserta terkait peraturan yang menjadi dasar penyetaraan ke dalam jabatan fungsional analis kebijakan,” ungkap Ontot.
Menurut dia, sehingga para analis kebijakan dapat memahami tugas fungsinya serta butir- butir kegiatan yang harus dikerjakan sebagai tugas dan fungsi, serta proses kinerja jabatan fungsional evaluasi analis kebijakan.
“Dengan berlakunya kebijakan nasional tentang penyetaraan jabatan. Maka terjadi transformasi dari jabatan administrasi ke fungsional dalam menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya, meningkatkan efektifitas dan efisiensi,” paparnya.
Pelatihan teknis analis kebijakan ini, menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (Lan) RI.
Ditambahkan, saat ini publik semakin komplek dan masif, sehingga membutuhkan berbagai alternatif dan solusi yang inovatif serta cepat agar tidak kehilangan momentum dalam penyelesaian masalah.
“Analis kebijakan idealnya hadir sebagai agen untuk membantu pembuat menghasilkan kebijakan publik berbasis yang bukti inovatif. Sehingga tidak lagi ditemukan kebijakan tumpang tindih ataupun menimbulkan reaksi negatif dari publik,” jelasnya.
Ditegaskan, seorang fungsional harus dapat mengumpulkan sejumlah angka kredit tertentu. Sehingga memenuhi jumlah yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sebagai analis kebijakan yang nantinya dapat menjadi modal untuk mengikuti sertifikasi profesi analis kebijakan sesuai standar dalam profesi analis kebijakan di Indonesia,” katanya.