Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Forum Group
Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak
Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, bertempat di Grand Ballroom Hotel Ambara,
Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. sebagai
narasumber utama.

FGD ini merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga yang diinisiasi oleh
Polri untuk mencari solusi terbaik dalam perlindungan hak anak, khususnya bagi
anak-anak yang sempat terlibat dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Dalam penyampaiannya, Menteri PPPA menekankan pentingnya pendekatan yang
berperspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak.
Ia mencontohkan beberapa kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana sejumlah
anak ikut dalam aksi demonstrasi tanpa memahami risiko yang ditimbulkan.

“Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang
mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan
teman, atau informasi di media sosial,” 
ujar Arifatul Choiri.

Ia menjelaskan, sebagian anak bahkan diajak dengan dalih kegiatan lain
seperti konser musik atau pertandingan sepak bola, namun akhirnya justru
diturunkan di lokasi aksi.

Hal ini membuat banyak orang tua terkejut dan khawatir karena anak
mereka harus berhadapan dengan proses hukum.

Meski demikian, Arifatul menegaskan bahwa pemerintah bersama Polri dan
lembaga terkait berkomitmen memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.

“Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani
proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bersekolah
secara daring,”
ungkapnya.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan
perlindungan anak sesuai dengan arahan Presiden RI.

“Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri.
Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat
itu bersama,” tegas Arifatul Choiri.

FGD ini diharapkan
menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam
mencegah keterlibatan anak dalam situasi yang berpotensi menimbulkan
pelanggaran hukum serta memastikan pemenuhan hak-hak anak tetap terlindungi.


Share.
Exit mobile version