Kantor/OPD yang dikunjungi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga (UKKOM) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
“Hari pertama kerja setelah libur Lebaran, kami Sidak ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah pegawai sebanyak 48 orang dan 4 orang diantaranya belum absen kehadiran,” kata Harisson yang di dampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Y. Anthonius Rawing, di Pontianak, Senin.
Baca juga: Sidak distribusi gas melon, tim terpadu Aceh temukan penjualan gas di atas harga normal
Untuk itu, dirinya meminta kepala DPMPTSP untuk menindaklanjuti 4 orang tersebut untuk mengetahui mereka kemana.
“Kemudian, di Disdikbud, tercatat ada 98 pegawai dan 3 orang diantaranya tidak hadir. Saya juga minta Kadisdikbud untuk menindaklanjuti ke-3 orang tersebut,” tuturnya.
Bagi para pegawai yang tidak masuk pada hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Lebaran 1443 Hijriah akan diberikan tindakan disiplin, baik melalui pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan surat teguran lisan.
“Kalau melaksanakan cuti resmi, tidak akan diberikan sanksi. Tapi, kalau memang tanpa surat keterangan, tetap kita berikan sanksi hukuman disiplin dan pasti ada pemotongan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai), kemudian, untuk jam kerja, tetap kembali ke normal, masuk jam 7.15 WIB dan pulang jam 15.45 WIB,” katanya.
Baca juga: Bupati dapati bangunan Mesjid Agung Baitul Izzah tak rapi saat sidak
Terkait kasus COVID-19 Kalbar yang sudah mulai landai, masyarakat diminta untuk tidak boleh lengah. Kemudian, seluruh ASN di jajaran Pemprov Kalbar diinstruksikan untuk melakukan tes PCR dan antigen.
“Untuk pegawai yang mudik, kita lakukan tes PCR. Untuk pegawai yang hanya di dalam kota, dilakukan tes antigen di mana ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penyebaran COVID-19,” kata Harisson.
Tak hanya dilakukan oleh para pegawai, pelaksanaan tes PCR dan antigen juga dilakukan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Untuk pegawai yang berada di Kantor Gubernur sebanyak 504 orang, semuanya dilakukan tes PCR, tetapi yang di Dinas/Badan, kami ambil sampel acak. Namun, kepala PD-nya tetap tes PCR,” tuturnya.