“Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab tingginya kasus ‘stunting’ (kekerdilan) yang terjadi di Kabupaten Landak,” kata dia di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan hal itu saat sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN Pasti) Tahun 2021-2024 Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan serta bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Berdasarkan hasil penelitian, kata dia, salah satu penyebab kekerdilan di daerah itu, antara lain kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang kekerdilan, seperti menyangkut inisiasi menyusui dini yang belum bagus, ibu menyusui tetapi belum eksklusif, dan bayi diberi makanan pendamping air susu ibu (MP ASI) terlalu cepat, bahkan usia satu bulan sudah diberi MP ASI.
“Jadi bukan hanya masalah ekonomi saja tetapi pengetahuan ibu menjadi sangat penting dalam pemberantasan ‘stunting’,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH) pada 2020 tercatat 94,34 persen meningkat menjadi 95,39 persen pada 2021, dengan jumlah kematian bayi 34 jiwa pada 2020 turun menjadi 27 jiwa pada 2021, sedangkan jumlah lahir hidup 6.005 anak pada 2020 turun menjadi 5.859 anak pada 2021.
Bupati Karolin menjelaskan dalam upaya menurunkan angka tengkes daerah itu, salah satunya mendorong peran para nenek dalam upaya memengaruhi keputusan ibu dan tindakan ibu terhadap pola asuh bayi maupun balita.
“Kalau di Kabupaten Landak, komponen yang penting untuk mencegah ‘stunting’ serta bisa memengaruhi keputusan ibu dan tindakan ibu adalah nenek. Jadi di tahun 2022 ini kami akan menggandeng para neneknya, karena ternyata ketika dilakukan penelitian bahwa nenek itu punya peranan penting dalam mengasuh cucunya, ini mungkin dalam budaya atau kultur lokal,” kata dia.