SANGGAU – Ketua Front Pembela Perbatasan, Raden Nurdin menyampaikan Pemerintah Pusat telah melakukan Pembangunan fisik besar-besaran di kawasan perbatasan RI-Malaysia, di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau,
Namun sangat disayangkan dalam pembangunan fisik tidak sebanding dengan pembangunan ekonomi masyarakat setempat.
“Secara fisik oke, tapi dari sisi taraf hidup atau ekonomi masyarakat sama sekali tidak berdampak,”kata Raden Nurdin , Senin (18/11/2019).
Raden menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Pusat telah berjanji dengan memberikan harapan kepada masyarakat.
• Aloysius: Tenaga Honorer Belum Dipastikan Langsung Jadi CPNS
Untuk meningkatkan taraf hidup warga perbatasan harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur.
“Contohnya PLBN di perluas dan dipercantik, kemudian pembangunan dry port, pembangunan jalan, pembangunan pasar tradisional dan modern yang dilakukan secara besar-besaran oleh Pemerimtah,” ujar Raden Nurdin.
“Jadi ini yang menjadi alasan pemerintah mulanya, tapi kenyataan sekarangkan beda, setelah berbagai infrastruktur dibangun taraf hidup maupun peluang-peluang untuk masyarakat meningkatkan ekonominya sampai hari ini sama sekali tidak nampak bahkan tidak jelas,”tambah Raden Nurdin .
• Pemkot Pontianak Tertibkan Aset Rumah Dinas Guru dan Pesuruh
Dikatakanya, model perdagangan masyarakat di perbatasan pun masih menggunakan cara-cara lama dan tradisional.
Sebagai contoh, masyarakat disana masih menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang RM 600 per bulan.
Untuk itulah, Nurdin meminta komitmen dari Pemerintah Pusat, apakah mereka serius membangun perekonomian warga perbatasan atau tidak.
“Sebenarnya Entikong ini mau dibawa kemana, Pembangunan di Entikong itu sebenarnya untuk siapa, apakah hanya untuk menenuhi janji-janji poliik pemerintah pusat atau memang murni untuk masyarakat, “pungkas Raden Nurdin.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak