Bappeda Mendampingi Tim Verifikasi Lapangan Pembangunan Desa Dari Kantor Staf Presiden

Bappeda Mendampingi Tim Verifikasi Lapangan Pembangunan Desa Dari Kantor Staf Presiden


Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah–daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan salah satu program nawacita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu langkah strategis untuk mewujudkannya adalah kehadiran negara dalam setiap sendi kehidupan masyarakat sehingga pembangunan yang berkeadilan menjadi kenyataan. Oleh karena itu delegasi dari Kantor Sekretariat Presiden melakukan verifikasi Lapangan pembangunan desa di Desa Kenaman Kecamatan Sekayam.

Berdasarkan Surat dari Kantor Staf Presiden nomor : B-20/KSP/D.II/03/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberitahuan Verifikasi Lapangan Pembangunan Desa perihal urusan pembangunan desa. Yang di tindaklanjuti pertemuan dengan Tim verifikasi lapangan dari Kantor staf  Presiden bersama Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten sanggau diambil kesimpulan untuk melakukan pendampingan oleh Bappeda Kabupaten Sanggau bersama Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan ke Desa Kenaman Kecamatan Sekayam.

Tim verifikasi lapangan pembangunan desa dari Kantor staf Presiden dalam kunjungannya ke kantor camat sekayam mengadakan dialog dan diskusi dengan camat sekayam. Beberapa pointer yang menjadi perhatian tim verifikasi adalah penggunaan Dana Desa oleh desa yang ada di kecamatan Sekayam, baik dari segi Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya. Selain daripada itu tim verifikasi juga fokus pada data–data kesehatan, data penerima KIP dan KIS serta peran Pendamping Desa dalam rangka pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri.

Kunjungan dilanjutkan ke Kantor desa kenaman kecamatan sekayam, dan dalam kunjungan tersebut diadakan pertemuan dan diskusi bersama kepala Desa kenaman dan perangkat desa kenaman. Dalam diskusi tersebut beberapa hal disampaikan oleh kepala desa kenaman kepada tim verifikasi lapangan pembangunan desa dari Kantor Staf Presiden, diantaranya jumlah besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Desa Kenaman Tahun 2015  Rp 754.478.607,- untuk Tahun 2016 Rp 1..122.127.767,- Tahun 2017 Rp 1.265.473.276,- Penggunaan dana desa untuk Desa Kenaman di peruntukan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan. Pembangunan fisik difokuskan pada pembangunan drainase dan jalan dan untuk pemberdayaan fokus pada pelatihan, penguatan lembaga posyandu, PKK dan Kelompok. Pada bidang kesehatan Desa kenaman memiliki 3 (tiga) posyandu Balita, 1 (satu) Posyandu Lansia dan setiap tahun diadakan pelatihan untuk kader Posyandu. Sementara itu sarana air bersih di Dusun Kenaman yang terdiri dari 303 KK, 40% sudah terpenuhi air bersih dan untuk Dusun Lomur 1 terdiri dari 160 KK, 100% sudah terpenuhi aliran air bersih serta untuk Dusun Lomur 2 teridi dari 96 KK baru 605 yang sudah terpenuhi air bersih. Terkait dengan penerangan Listrik di desa kenaman 90% sudah ada penerangan Listriknya, mata pencaharian utama penduduk di desa kenaman adalah Petani dengan lahan persawahan pada umumnya adalah sawah tadah hujan dan jenis padi yang ditanam masih menggunakan padi lokal dengan masa panen 1 (satu) tahun sekali. Saat ini tenaga pendamping Desa masih dirasakan belum maksimal karena hanya ada 1 (satu) orang pendamping desa sementara wilayah kerja pendampingannya merangkap beberapa desa yang ada di kecamatan Sekayam.

Pada tahun Tahun 2016 Desa sudah Menerima KIP dan KIS akan tetapi selalu terjadi Polemik di tingkat Desa karena tidak jelasnya Nama dan alamat di Penerima KIP dan KIS tersebut. Sedangkan pada tahun 2015 Desa Kenaman menerima bantuan dari Badan prakarsa pemberdayaan Desa dan kawasan (BP2DK) berupa Bantuan Sistem Informasi. Sistem Informasi Desa dan Kawasan ( SIDEKA) ini fungsinya untuk menghimpun data desa dan kawasan yang memberikan informasi kepada pemerintah untuk membangun program-program desa.