Polri
kembali melangkah maju dalam meningkatkan mutu pelayanan publik bidang
penyidikan dengan meresmikan Gedung Sertifikasi Jarak Jauh Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) Polri dan melaksanakan Kick-Off Perdana Sertifikasi Jarak Jauh
bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri.
kembali melangkah maju dalam meningkatkan mutu pelayanan publik bidang
penyidikan dengan meresmikan Gedung Sertifikasi Jarak Jauh Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) Polri dan melaksanakan Kick-Off Perdana Sertifikasi Jarak Jauh
bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri.
Program ini
menjadi bagian penting dari percepatan Transformasi Polri, yang diarahkan untuk
memperkuat profesionalisme penyidik sekaligus menjawab tuntutan masyarakat atas
layanan penegakan hukum yang lebih akuntabel dan adaptif.
menjadi bagian penting dari percepatan Transformasi Polri, yang diarahkan untuk
memperkuat profesionalisme penyidik sekaligus menjawab tuntutan masyarakat atas
layanan penegakan hukum yang lebih akuntabel dan adaptif.
Acara ini
turut dihadiri mitra strategis Polri dari kementerian/lembaga, yakni Wakil
Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. Afriansyah Noor, M.Si.; Kepala BNSP RI Syamsi
Hari, S.E., M.M.; dan Asesor Lisensi BNSP Ade Syaekudin, S.H., M.M. Kehadiran
mereka menegaskan bahwa peningkatan kompetensi penyidik merupakan agenda
penting negara dalam memperkuat kualitas pelayanan publik.
turut dihadiri mitra strategis Polri dari kementerian/lembaga, yakni Wakil
Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. Afriansyah Noor, M.Si.; Kepala BNSP RI Syamsi
Hari, S.E., M.M.; dan Asesor Lisensi BNSP Ade Syaekudin, S.H., M.M. Kehadiran
mereka menegaskan bahwa peningkatan kompetensi penyidik merupakan agenda
penting negara dalam memperkuat kualitas pelayanan publik.
Dalam
sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI menekankan bahwa sertifikasi
kompetensi bagi penyidik merupakan amanat regulasi sekaligus instrumen penting
dalam menjamin kualitas kinerja aparatur penegak hukum.
sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI menekankan bahwa sertifikasi
kompetensi bagi penyidik merupakan amanat regulasi sekaligus instrumen penting
dalam menjamin kualitas kinerja aparatur penegak hukum.
Ia
menjelaskan bahwa Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) adalah inovasi strategis yang
mampu menjangkau personel di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil,
dengan tetap memastikan asesmen dilakukan secara valid, andal, adil, dan berbasis
bukti sesuai standar BNSP.
menjelaskan bahwa Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) adalah inovasi strategis yang
mampu menjangkau personel di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil,
dengan tetap memastikan asesmen dilakukan secara valid, andal, adil, dan berbasis
bukti sesuai standar BNSP.
Wamenaker
menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi, penguatan asesor, serta perencanaan
pengembangan SDM secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan program ini.
menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi, penguatan asesor, serta perencanaan
pengembangan SDM secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan program ini.
Sementara
itu, Kepala BNSP RI menjelaskan bahwa pelaksanaan SJJ berlandaskan Keputusan
Ketua BNSP Nomor KEP.2759/BNSP/XI/2025. Sertifikasi mencakup sembilan skema,
mulai dari tindak pidana umum, pencucian uang, siber, korupsi, narkotika,
hingga kompetensi pendidik Polri.
itu, Kepala BNSP RI menjelaskan bahwa pelaksanaan SJJ berlandaskan Keputusan
Ketua BNSP Nomor KEP.2759/BNSP/XI/2025. Sertifikasi mencakup sembilan skema,
mulai dari tindak pidana umum, pencucian uang, siber, korupsi, narkotika,
hingga kompetensi pendidik Polri.
Meski
dilakukan secara daring, proses asesmen tetap dijaga integritasnya melalui
pengawasan berlapis dan sistem digital yang aman. Ia menegaskan bahwa asesmen
berbasis portofolio ini selaras dengan praktik internasional dan menjadi bagian
dari upaya nasional meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang tahun ini
telah mencatat capaian signifikan.
dilakukan secara daring, proses asesmen tetap dijaga integritasnya melalui
pengawasan berlapis dan sistem digital yang aman. Ia menegaskan bahwa asesmen
berbasis portofolio ini selaras dengan praktik internasional dan menjadi bagian
dari upaya nasional meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang tahun ini
telah mencatat capaian signifikan.
Pada
kesempatan tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu
Andiko menegaskan bahwa percepatan sertifikasi ini merupakan jawaban Polri
terhadap ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kualitas penanganan
perkara.
kesempatan tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu
Andiko menegaskan bahwa percepatan sertifikasi ini merupakan jawaban Polri
terhadap ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kualitas penanganan
perkara.
“Sertifikasi
Jarak Jauh ini bukan hanya program internal Polri, tetapi kebutuhan mendesak
untuk memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama, modern,
dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan hukum
yang cepat, tepat, dan profesional — dan Polri menjawabnya melalui
standardisasi kompetensi yang lebih kuat berbasis regulasi nasional.”
Jarak Jauh ini bukan hanya program internal Polri, tetapi kebutuhan mendesak
untuk memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama, modern,
dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan hukum
yang cepat, tepat, dan profesional — dan Polri menjawabnya melalui
standardisasi kompetensi yang lebih kuat berbasis regulasi nasional.”
Ia
menambahkan bahwa Polri kini memasuki fase penting dengan segera
diberlakukannya KUHAP dan KUHP baru, yang menuntut penyidik semakin memahami
standar pembuktian, prosedur modern, serta memanfaatkan teknologi dalam setiap
tahapan penyidikan.
menambahkan bahwa Polri kini memasuki fase penting dengan segera
diberlakukannya KUHAP dan KUHP baru, yang menuntut penyidik semakin memahami
standar pembuktian, prosedur modern, serta memanfaatkan teknologi dalam setiap
tahapan penyidikan.
Menurutnya,
penerapan SJJ memungkinkan sertifikasi dilakukan secara masif tanpa mengganggu
operasional harian di lapangan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap
berjalan optimal.
penerapan SJJ memungkinkan sertifikasi dilakukan secara masif tanpa mengganggu
operasional harian di lapangan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap
berjalan optimal.
Dalam
laporannya, Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid,
S.I.K., memaparkan bahwa pembangunan gedung ini berangkat dari kebutuhan
strategis peningkatan kapasitas penyidik dan percepatan digitalisasi proses
pembinaan SDM Polri.
laporannya, Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid,
S.I.K., memaparkan bahwa pembangunan gedung ini berangkat dari kebutuhan
strategis peningkatan kapasitas penyidik dan percepatan digitalisasi proses
pembinaan SDM Polri.
Gedung baru
ini dilengkapi fasilitas uji berbasis komputer, command center terintegrasi,
ruang asesor sesuai standar BNSP, ruang telekonferensi multimode, serta pusat
data dengan sistem cadangan harian. Sertifikasi perdana melalui SJJ telah
diikuti enam Polda wilayah timur, mulai dari Papua hingga Maluku Utara, yang
terhubung secara real-time dengan asesor LSP Polri.
ini dilengkapi fasilitas uji berbasis komputer, command center terintegrasi,
ruang asesor sesuai standar BNSP, ruang telekonferensi multimode, serta pusat
data dengan sistem cadangan harian. Sertifikasi perdana melalui SJJ telah
diikuti enam Polda wilayah timur, mulai dari Papua hingga Maluku Utara, yang
terhubung secara real-time dengan asesor LSP Polri.
Peresmian
gedung serta pelaksanaan SJJ ini menandai tonggak penting dalam komitmen Polri
menghadirkan layanan penegakan hukum yang lebih modern, transparan, dan terpercaya.
gedung serta pelaksanaan SJJ ini menandai tonggak penting dalam komitmen Polri
menghadirkan layanan penegakan hukum yang lebih modern, transparan, dan terpercaya.
Melalui
sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, Polri memastikan bahwa
peningkatan profesionalisme penyidik bukan hanya kebutuhan organisasi, tetapi
kepentingan publik yang harus segera diwujudkan.
sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, Polri memastikan bahwa
peningkatan profesionalisme penyidik bukan hanya kebutuhan organisasi, tetapi
kepentingan publik yang harus segera diwujudkan.
