SANGGAU – Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Maskun Amri menyampaikan, Mengelola pendidikan daerah perbatasan, memang masih mengahadapi banyak tantangan dan hambatan.
Hal ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Kendala utama pembangunan pendidikan di daerah perbatasan ada dua yaitu pemenuhan sarana prasarana (Sarpras) pendidikan dan penyiapan tenaga guru,” kata Maskun Amri, Rabu (27/11/2019).
Dikatakanya, membangun sarpras pendidikan di daerah perbatasan memang tidaklah mudah. Karena mekanisme dan proses pembangunan sarpras telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
• Gelar Tatap Muka Bersama Ikatan Wartawan Sekadau, Ini Harapan Kapolres
“Sementara pihak yang mendapatkan pekerjaan pembangunan sarpras pendidikan di daerah perbatasan berhadapan dengan tingginya biaya untuk memobilisasi orang dan barang atau material. Sementara secara kontraktual biaya ini tidak bisa terkalkukasi secara rinci. Sehingga seringkali beberapa pekerjaan sarpras pendidikan di daerah perbatasan terutama jika sekolah itu masuk dalam katagori terluar atau terpencil, berhadapan dengan kondisi dan kesulitan teknis pula,”ujar Maskun Amri.
Kemudian Guru dan Tenaga Kependidikan, Disamping persoalan sarpras, kita juga masih sulit mencari tenaga guru PNS yang siap mengabdi di daerah terpencil.
Beberapa kali Pemkab Sanggau membuka formasi guru untuk mengajar sekolah terpencil, tapi rata-rata tidak bertahan lama, dengan kata lain mengajukan pindah atau mutasi.
“Pemerimtah pusat pernah menerapkan kebijakan khusus yaitu rekruitmen guru melalui program GGD (Guru Garis Depan). Khusus Kabupaten Sanggau pernah mendapatkan sebanyak 34 orang. Namun program ini sudah tiga tahun tidak berkelanjutan. Sementara, setiap waktu selalu ada guru yang pensiun atau bahkan meninggal, sehingga jumlah guru kembali berkurang, “jelasnya.
Maskun menambahkan, Kesejahteraan guru honorer untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran di sekolah, dibutuhkan jumlah guru yang memadai.
Saat ini Kabupaten Sanggau sangat kekurangan guru. Oleh karena itu Bupati Sanggau, telah menetapkan kebijakan pengangkatan guru kontrak, dimana penggajian guru kontrak ini bersumber dari APBD.