“Selama menjabat, saya sudah banyak mendapat laporan terkait permasalahan keuangan di desa. Untuk itu saya ingatkan Kades betul-betul dan hati-hati dalam mengelola keuangan desa,” ujarnya saat dihubungi di Sambas, Senin.
Satono mengungkapkan berbagai dinamika yang telah dia jalani selama lebih dari tujuh bulan menjabat di antaranya dalam problem di penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Terkait Pemerintah desa ini memang banyak masalah. Tapi bukan berarti itu harus kita hindari. Terutama menyangkut masalah keuangan desa. Itu harus kita selesaikan. Selama kita mengacu kepada Tupoksi, regulasi, mekanisme yang dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku. Insya Allah aman,” tegasnya.
Dia mengatakan, beberapa permasalahan pengelolaan keuangan di desa bahkan ada yang masuk ke ranah hukum. Walaupun tidak sedikit juga yang bisa diselesaikan secara internal. Kendati demikian, dia kembali lagi mengingatkan agar pemerintah desa bekerja sesuai aturan.
“Beberapa masalah bisa diselesaikan dengan baik di internal, tapi ada juga yang tidak bisa ditolerir. Mau tidak mau harus diproses ke ranah hukum. Kalau sudah masuk ranah hukum, bupati dan wakil bupati tidak bisa intervensi lagi, karena hukum tetap hukum,” katanya.
Menurut Satono, dalam suatu kegiatan di desa, walaupun perencanaan sudah benar, kalau azas manfaatnya tidak ada, juga berpotensi melanggar hukum. Begitupun sebaliknya, walaupun ada azas manfaatnya, tapi tidak melalui prosedur perencanaan, juga berpotensi melanggar hukum.
“Maka saya pesan sekali lagi, menyangkut keuangan ini harus hati-hati. Kita sama-sama mengelola uang rakyat, dana pemerintah. Setiap kegiatan harus ada perencanaan yang matang, sampai kepada azas manfaatnya,” kata dia.