Tuban – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat
dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam bidang ketahanan pangan
dan pemenuhan gizi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan
pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari
implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekosistem pangan
nasional menuju Indonesia Emas.
Pada momentum kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di
Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Polri mendukung agenda peresmian operasional 166
SPPG di 24 Polda jajaran yang dilaksanakan secara serentak dan terhubung secara
daring dari masing-masing wilayah.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga saat
ini Polri telah mengembangkan 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 736 SPPG telah beroperasi, 172 SPPG dalam tahap persiapan
operasional, dan 468 SPPG masih dalam proses pembangunan, termasuk 33 SPPG di
wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat
memberikan manfaat bagi 3,44 juta masyarakat dan menyerap 68.000 tenaga kerja,”
ujar Kapolri saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal II di Tuban.
Kapolri menegaskan, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun
2026 guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan menghadirkan dampak
nyata terhadap peningkatan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.
“Pada tahun 2026, Polri menargetkan melanjutkan pembangunan hingga
mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperluas
jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi
peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Kapolri.
Sementara itu, Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Irjen Pol.
Nurworo Danang, menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada
distribusi makanan bergizi, namun juga membangun ekosistem pangan berkelanjutan
melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, koperasi lokal, hingga penguatan
rantai pasok pangan nasional.
“Program ini bukan sekadar menghadirkan makanan bergizi kepada
masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasok pangan
yang inklusif. Karena itu, keberlanjutan program menjadi prioritas utama yang
terus diperkuat Polri,” jelas Irjen Pol. Nurworo Danang.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, seluruh operasional
SPPG Polri menerapkan standar keamanan pangan yang ketat mulai dari produksi
hingga distribusi. Setiap fasilitas didukung sertifikat penjamah makanan,
sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, sertifikat uji
laboratorium air, serta pemeriksaan food safety oleh tenaga kesehatan Dokkes
Polri guna memastikan makanan yang didistribusikan aman, higienis, layak
konsumsi, dan bebas kontaminasi zat berbahaya.
Polri juga menghadirkan inovasi operasional melalui penggunaan
Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bahan bakar utama yang lebih efisien dan
ramah lingkungan untuk mendukung layanan memasak skala besar.
Selain memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, Polri bergerak dari hulu
hingga hilir dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sebanyak 714 kelompok
tani jagung binaan Polri di 42 Polres pada 8 Polda telah memperoleh akses
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total penyaluran mencapai Rp30,3 miliar guna
mendukung pengolahan lahan hingga pembelian pupuk.
Untuk menjaga stabilitas pasokan hasil panen, Polri bersama mitra
terkait juga memperkuat infrastruktur logistik pangan. Saat ini telah dibangun
18 gudang ketahanan pangan di 12 Polda, dan pada tahun 2026 akan ditambah 10
gudang baru, sehingga total mencapai 28 gudang. Gudang-gudang tersebut
diproyeksikan memiliki kapasitas 1.000 ton per unit, ditambah satu gudang utama
berkapasitas 10.000 ton yang ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Agenda Presiden RI di Tuban juga dirangkaikan dengan Panen Raya Jagung
Kuartal II dan peletakan batu pertama pembangunan gudang ketahanan pangan,
sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.
Mengutip arahan Presiden RI, Kapolri menegaskan bahwa ketahanan pangan
merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa.
“Sebagaimana amanat Bapak Presiden, menghasilkan pangan dan makanan
adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi
fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing,”
tutur Kapolri.
Seluruh langkah strategis
tersebut menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden RI,
sekaligus menegaskan peran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga
hadir memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi, penguatan ketahanan
pangan, dan pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas.
dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam bidang ketahanan pangan
dan pemenuhan gizi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan
pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari
implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekosistem pangan
nasional menuju Indonesia Emas.
Pada momentum kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di
Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Polri mendukung agenda peresmian operasional 166
SPPG di 24 Polda jajaran yang dilaksanakan secara serentak dan terhubung secara
daring dari masing-masing wilayah.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga saat
ini Polri telah mengembangkan 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 736 SPPG telah beroperasi, 172 SPPG dalam tahap persiapan
operasional, dan 468 SPPG masih dalam proses pembangunan, termasuk 33 SPPG di
wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat
memberikan manfaat bagi 3,44 juta masyarakat dan menyerap 68.000 tenaga kerja,”
ujar Kapolri saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal II di Tuban.
Kapolri menegaskan, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun
2026 guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan menghadirkan dampak
nyata terhadap peningkatan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.
“Pada tahun 2026, Polri menargetkan melanjutkan pembangunan hingga
mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperluas
jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi
peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Kapolri.
Sementara itu, Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Irjen Pol.
Nurworo Danang, menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada
distribusi makanan bergizi, namun juga membangun ekosistem pangan berkelanjutan
melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, koperasi lokal, hingga penguatan
rantai pasok pangan nasional.
“Program ini bukan sekadar menghadirkan makanan bergizi kepada
masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasok pangan
yang inklusif. Karena itu, keberlanjutan program menjadi prioritas utama yang
terus diperkuat Polri,” jelas Irjen Pol. Nurworo Danang.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, seluruh operasional
SPPG Polri menerapkan standar keamanan pangan yang ketat mulai dari produksi
hingga distribusi. Setiap fasilitas didukung sertifikat penjamah makanan,
sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, sertifikat uji
laboratorium air, serta pemeriksaan food safety oleh tenaga kesehatan Dokkes
Polri guna memastikan makanan yang didistribusikan aman, higienis, layak
konsumsi, dan bebas kontaminasi zat berbahaya.
Polri juga menghadirkan inovasi operasional melalui penggunaan
Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bahan bakar utama yang lebih efisien dan
ramah lingkungan untuk mendukung layanan memasak skala besar.
Selain memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, Polri bergerak dari hulu
hingga hilir dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sebanyak 714 kelompok
tani jagung binaan Polri di 42 Polres pada 8 Polda telah memperoleh akses
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total penyaluran mencapai Rp30,3 miliar guna
mendukung pengolahan lahan hingga pembelian pupuk.
Untuk menjaga stabilitas pasokan hasil panen, Polri bersama mitra
terkait juga memperkuat infrastruktur logistik pangan. Saat ini telah dibangun
18 gudang ketahanan pangan di 12 Polda, dan pada tahun 2026 akan ditambah 10
gudang baru, sehingga total mencapai 28 gudang. Gudang-gudang tersebut
diproyeksikan memiliki kapasitas 1.000 ton per unit, ditambah satu gudang utama
berkapasitas 10.000 ton yang ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Agenda Presiden RI di Tuban juga dirangkaikan dengan Panen Raya Jagung
Kuartal II dan peletakan batu pertama pembangunan gudang ketahanan pangan,
sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.
Mengutip arahan Presiden RI, Kapolri menegaskan bahwa ketahanan pangan
merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa.
“Sebagaimana amanat Bapak Presiden, menghasilkan pangan dan makanan
adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi
fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing,”
tutur Kapolri.
Seluruh langkah strategis
tersebut menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden RI,
sekaligus menegaskan peran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga
hadir memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi, penguatan ketahanan
pangan, dan pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas.
