Jakarta –
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri menggelar Seminar Sekolah
bertema “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” di Auditorium Mutiara
STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/4).
Kegiatan ini
menjadi forum dialog strategis yang mempertemukan pemangku kebijakan,
akademisi, dan praktisi guna memperkuat arah kebijakan pendidikan serta
pengembangan sumber daya manusia Polri.
menjadi forum dialog strategis yang mempertemukan pemangku kebijakan,
akademisi, dan praktisi guna memperkuat arah kebijakan pendidikan serta
pengembangan sumber daya manusia Polri.
Seminar tersebut
menekankan pentingnya transformasi pendidikan kepolisian agar mampu menjawab
dinamika global, perkembangan teknologi, serta kompleksitas tantangan keamanan
dan ketertiban masyarakat.
menekankan pentingnya transformasi pendidikan kepolisian agar mampu menjawab
dinamika global, perkembangan teknologi, serta kompleksitas tantangan keamanan
dan ketertiban masyarakat.
Dosen Kepolisian
Utama TK I STIK Lemdiklat Polri, Komjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Chryshnanda
Dwilaksana, M.Si., menegaskan bahwa pendidikan menjadi fondasi masa depan Polri
sekaligus refleksi peradaban bangsa.
Utama TK I STIK Lemdiklat Polri, Komjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Chryshnanda
Dwilaksana, M.Si., menegaskan bahwa pendidikan menjadi fondasi masa depan Polri
sekaligus refleksi peradaban bangsa.
“Polisi adalah
refleksi peradaban bangsa. Dalam negara yang beradab, supremasi hukum,
perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci,” ujarnya.
refleksi peradaban bangsa. Dalam negara yang beradab, supremasi hukum,
perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menekankan
bahwa pengembangan ilmu kepolisian harus bersifat lintas disiplin, adaptif, dan
mampu menjawab perubahan zaman. Menurutnya, pendidikan kepolisian harus
melahirkan insan Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.
bahwa pengembangan ilmu kepolisian harus bersifat lintas disiplin, adaptif, dan
mampu menjawab perubahan zaman. Menurutnya, pendidikan kepolisian harus
melahirkan insan Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.
“Pada
pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Polisi harus profesional berbasis
ilmu kepolisian, cerdas, bermoral, dan modern agar mampu satu langkah lebih
maju dari perubahan,” kata Chryshnanda.
pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Polisi harus profesional berbasis
ilmu kepolisian, cerdas, bermoral, dan modern agar mampu satu langkah lebih
maju dari perubahan,” kata Chryshnanda.
Ia juga
menegaskan pentingnya transformasi pemolisian di era digital.
menegaskan pentingnya transformasi pemolisian di era digital.
“Pemolisian di
era digital harus berkembang menjadi electronic policing dan forensic policing.
Polisi harus menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang
kemanusiaan,” tegasnya.
era digital harus berkembang menjadi electronic policing dan forensic policing.
Polisi harus menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang
kemanusiaan,” tegasnya.
Sementara itu,
Ketua Komisi III DPR RI Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. menyoroti urgensi
percepatan reformasi Polri secara holistik, termasuk penguatan kurikulum
pendidikan dan pemanfaatan teknologi.
Ketua Komisi III DPR RI Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. menyoroti urgensi
percepatan reformasi Polri secara holistik, termasuk penguatan kurikulum
pendidikan dan pemanfaatan teknologi.
“Kita mendorong
percepatan reformasi Polri, termasuk perbaikan kurikulum pendidikan dan
penguatan pendidikan hak asasi manusia serta pemanfaatan teknologi,” ujarnya.
percepatan reformasi Polri, termasuk perbaikan kurikulum pendidikan dan
penguatan pendidikan hak asasi manusia serta pemanfaatan teknologi,” ujarnya.
Ia menegaskan
bahwa DPR mempertahankan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden
sebagai bagian dari delapan poin percepatan reformasi Polri.
bahwa DPR mempertahankan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden
sebagai bagian dari delapan poin percepatan reformasi Polri.
“Polri tetap di
bawah Presiden langsung. Ini sikap tegas DPR berdasarkan konstitusi dan TAP
MPR,” jelasnya.
bawah Presiden langsung. Ini sikap tegas DPR berdasarkan konstitusi dan TAP
MPR,” jelasnya.
Habiburokhman
juga menyoroti fenomena no viral no justice sebagai dampak keterbukaan
informasi di era digital.
juga menyoroti fenomena no viral no justice sebagai dampak keterbukaan
informasi di era digital.
“Fenomena itu
wajar di era teknologi. Yang penting, ketika ada ketidakadilan yang viral,
aparat merespons dan mencari solusi,” katanya.
wajar di era teknologi. Yang penting, ketika ada ketidakadilan yang viral,
aparat merespons dan mencari solusi,” katanya.
Dalam kesempatan
tersebut, ia menilai keterbukaan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik
terhadap institusi penegak hukum.
tersebut, ia menilai keterbukaan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik
terhadap institusi penegak hukum.
“Sejelek apa pun
yang terjadi, kalau terbuka rakyat masih bisa memberi ruang kepercayaan.
Senjata kita satu-satunya adalah keterbukaan,” ujarnya.
yang terjadi, kalau terbuka rakyat masih bisa memberi ruang kepercayaan.
Senjata kita satu-satunya adalah keterbukaan,” ujarnya.
Seminar ini diharapkan
menjadi ruang sinergi lintas sektor untuk merumuskan rekomendasi strategis
penguatan pendidikan, manajemen SDM, serta reformasi birokrasi Polri guna
menyiapkan personel yang adaptif, profesional, dan berintegritas di masa depan.
menjadi ruang sinergi lintas sektor untuk merumuskan rekomendasi strategis
penguatan pendidikan, manajemen SDM, serta reformasi birokrasi Polri guna
menyiapkan personel yang adaptif, profesional, dan berintegritas di masa depan.
