KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Batas desa masih menjadi persoalan di Kabupaten Sanggau. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-Pemdes) Kabupaten Sanggau, Eddy Santana.
Ia mengungkapkan, dari 163 desa, 131 di antaranya sudah memiliki ketetapan batas wilayah berdasarkan hasil verifikasi awal Badan Informasi Geospasial (BIG). Sedangkan 32 desa sisanya sedang berproses.
Untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Kapuas, diaku Edy sudah selesai 100 persen dan Peraturan Bupatinya (Perbup) juga sudah diajukan.
“Untuk Kecamatan Kapuas yang memiliki 20 desa dengan enam Kelurahan, Perbupnya sudah pernah di buat tahun 2022 dan dilakukan perbaikan ditahun 2023,” ungkap Eddy Santana belum lama ini.
Hal itu lantaran ketika diusulkan awal Perbupnya tidak dilengkapi rekomendasi BIG.
“Baru kemarin teman-teman BIG khusus datang menyelesaikan permasalahan batas desa di Kalbar. Beruntung Sanggau pada waktu itu bisa memfasilitasi teman-teman dari BIG yang waktu itu datang enam orang bekerja di Sanggau selama 12 hari dan hasilnya adalah dilakukan verifikasi teknis terhadap 131 desa,” beber Eddy.
Ia mengakui untuk menyelesaikan seluruhnya masih terkendala kemampuan personel tim. Mengingat harus mengakses aplikasi E-Perda.
“Perbup ini kan harus melalui harmonisasi dengan pemerintah provinsi melalui aplikasi E-Perda. Sedangkan kapasitas tim terbatas sehingga tahun 2024 kami hanya mampu mengajukan 30 usulan Perbup saja dari 131 desa, kecuali Kapuas ya sudah selesai,” ungkapnya.
Untuk 32 desa yang belum menjalani verifikasi tingkat Kabupaten, lanjut Eddy, siap memberikan pendampingan. Satu di antaranya mengingatkan desa menyiapkan anggaran untuk membentuk tim termasuk patok-patok dan kelangkapan lainnya.
“Harapan kami di tahun 2024 ini 32 desa yang belum terverifikasi faktual atau belum membuat berita acara batas desa ini dapat terselesaikan. Selanjutnya mungkin di tahun anggaran berikutnya kita usulkan kepada BIG untuk melakukan verifikasi teknis di Kabupaten Sanggau lagi,” terang Eddy. (Ram)
