TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU – Ternyata pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong menyisakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan yakni pemilik lahan menggugat lahan sekitar 1700 M2 yang berada di kawasan Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.
Menurut kuasa hukum pemilik lahan Edward L Tambunan yang mengatakan walau terminal barang saat ini telah diresmikan dan dioperasikan, tetapi sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang belum merasa menerima ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut.
“Kliennya telah dirugikan oleh pemerintah atas luas tanah 1700 M2 yang digunakan untuk pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong tersebut.” Kata Advokad dari Firma Hukum Nusantara, Pengacara Edward L Tambunan pada Kamis 27 Juni 2024.
“Tanah yang dimiliki klien saya seluas sekitar satu hektare telah digunakan untuk pembangunan Terminal tersebut, namun sampai sekarang klien saya tidak pernah menerima ganti rugi atas lahan yang dimilikinya itu,” ujar Edward L Tambunan.
Tak hanya digunakan untuk pembangunan saja, bahkan pembangunan tersebut juga m memberikan dampak hingga merusak tanah seluas 8300 M2 yang dimiliki klienya untuk dikeruk dan diambil tanahnya yang kemudian digunakan untuk penimbunan pada saat pembangunan terminal tersebut.
• Lahan Terminal Barang Internasional Entikong Digugat Warga, Ternyata Dulu Kebun Lada
“Pada saat proses pembangunan itu juga sempat merusak dan mengambil tanah untuk melakukan penimbunan di lokasi pembangunan terminal yang dimiliki klien saya, sehingga tanah tersebut rusak dan tidak dapat lagi dinikmati atau di manfaatkan klien saya, tentunya tanah seluas 8.3 Hektare itu tidaklah sedikit yang dirusak,” ungkap advokat Peradi ini
Ditempat yang sama, Edward menjelaskan, bahwa ketika pengukuran untuk pembebasan lahan pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong tersebut klienya tidak ikut menyaksikan.
“Pihak yang kami gugat ini pada saat menetapkan batas-batas tanah untuk pembangunan tidak pernah menghadirkan pemilik yang sebenarnya atas tanah-tanah tersebut, yang kemudian dipertanyakan kepada siapa ataukan sudah dilakukan ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut sedangkan klien kami tidak mendapatkan sedikitpun ganti rugi,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, kalau dilihat dari kacamata hukum, proses pembebasan lahan ini bertentangan dengan undang-undang Negara.
“Sudah jelas dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2021, Pasal 1 butir ke-2 yang dimana Ganti Rugi haruslah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak sepenuhnya,” pungkasnya. (*)
Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI
Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini
