“Rakor ini dalam rangka monitoring implementasi kebijakan pertahanan negara di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia,” kata Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam Brigjen TNI Suteikno Suleman, di Putussibau Kapuas Hulu, Selasa.
Disampaikan Suteikno, dari beberapa paparan baik dari pemerintah daerah, Kodim 1206 Putussibau dan satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) terdapat beberapa persoalan seperti pembangunan infrastruktur dasar, ekonomi dan serta persoalan jalan ilegal (jalan tikus), kepemilikan senjata api ilegal dan juga berkaitan dengan listrik serta telekomunikasi di wilayah Kapuas Hulu.
Menurut dia, berbagai usulan dan persoalan yang dipaparkan dalam rapat tersebut akan di tindaklanjuti melalui rapat di Kemenko Polhukam, termasuk juga dengan lintas kementerian terkait.
“Kami akan berupaya mengingatkan kembali kepada sejumlah kementerian terkait, yang berkaitan dengan usulan dan harapan pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain itu, Soteikno juga menjelaskan tujuan dari rapat koordinasi juga membahas bagaimana implementasi kebijakan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kapuas Hulu serta kesiapsiagaan aspek pertahanan dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan.
Kemudian, pemberdayaan masyarakat perbatasan dalam mendukung pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kapuas Hulu, serta implementasi sinkronisasi tata ruang pertahanan dengan tata ruang daerah Kapuas Hulu.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengharapkan agar kedatangan Tim Kemenko Polhukam tersebut dapat membawa kemajuan pembangunan di wilayah Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Fransiskus juga sempat menyinggung pembangunan jalan pararel perbatasan serta jalan pararel menuju batas Kalimantan Timur.
“Sesuai janji Menteri PUPR jalan pararel menuju batas Kaltim akan diselesaikan pada 2024, jadi kami berharap benar-benar terealisasi,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fransiskus juga memaparkan pemberdayaan masyarakat perbatasan yang telah dilaksanakan seperti pada Tahun 2017 hingga Tahun 2019 program Kampung KB daerah perbatasan.
Kemudian pada Tahun 2016 hingga Tahun 2019 dilaksanakan Festival Danau Sentarum yang merupakan agenda rutin di daerah perbatasan.
“Selama pandemi COVID-19, Festival Danau Sentarum tidak bisa dilaksanakan,” cetusnya.
Selain itu, pada Tahun 2018 hingga Tahun 2019, dilakukan Rapat kordinasi dan sosialisasi pemantapan dukungan pelaksanaan pemilu Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Kapuas Hulu.
Kegiatan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Batang Lupar dan Badau Tahun 2018, serta ada juga sosialisasi bahaya narkoba di Kecamatan Empanang Tahun 2018.
Fransiskus menyebutkan lini satu daerah perbatasan RI-Malaysia di antaranya Kecamatan Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau Utara dan juga Putussibau Selatan, sedangkan Empanang masuk kawasan perbatasan.
“Kita berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang cukup banyak membangun Kapuas Hulu, namun Kapuas Hulu masih perlu perhatian khusus, terutama infrastruktur dasar, ekonomi, listrik, telekomunikasi serta jalan pararel perbatasan,” kata Fransiskus.
Rapat koordinasi Kemenko Polhukam bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga dihadiri Ketua DPRD Kapuas Hulu, Dandim 1206 Putussibau, Dansatgas Pamtas, serta jajaran Forkompinda dan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.