BKKBN Kalbar gelar bakti sosial di Lapas Kelas IIA Pontianak

BKKBN Kalbar gelar bakti sosial di Lapas Kelas IIA Pontianak



Pontianak (ANTARA) – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kalimantan Barat, menggelar bakti sosial berupa penyuluhan kesehatan terutama tentang kesehatan alat reproduksi kepada ratusan narapidana, di Lapas Kelas IIA Pontianak.

“Kegiatan ini dalam rangka dies natalis ke-76 Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada (KMK UGM) yang kebetulan di ketuai oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo,” kata Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat di Sungai Raya, Sabtu.

Ia mengatakan, kegiatan ini dilakukan serentak di 47 Lapas di seluruh Indonesia termasuk di Lapas Kelas IIA Pontianak dan Lapas Kelas IIB di Kota Singkawang.

“Dan kegiatan ini diselenggarakan dengan berkolaborasi antara KMK UGM, Kemenkumham, Asosiasi Rumah Sakit TNI/Polri, BKKBN, YHKI, Koseindo se-Indonesia,” ujarnya.

Kerja sama dengan Lapas dan Rumah Tahanan ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, pelayanan KB, vaksinasi dan penyuluhan wawasan kebangsaan bagi para napi, petugas Lapas dan Rutan serta masyarakat sekitarnya, kata Muslimat.

Dalam melakukan pelayanan KB gratis, kata Muslimat, BKKBN Kalbar bekerjasama dengan Rumah Sakit Kartika Husada milik TNI.

“Pelayanan KB gratis itu kami lakukan di Rumah Sakit TNI dengan melakukan pelayanan enam pemasangan intrauterine device (IUD) dan sembilan pemasangan implan,” ujarnya.

Dia menambahkan, terkait kerja sama yang dilakukan BKKBN, Kemenkumham dan RS TNI itu dimaksudkan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, kemudian para penghuni Lapas dan sebagainya.

Mengutip pesan-pasan dari Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, Muslimat menjelaskan, Kepala BKKBN saat memberi pengarahan secara virtual mengatakan hal yang sangat di tekankan dari kerja sama ketiga instansi ini, yaitu bagaimana menurunkan kasus-kasus stunting (kerdil).

“Kepala BKKBN tadi menekankan bagaimana kolaborasi yang baik antara instansi dari Kemenkumham, BKKBN dan RS TNI dapat bersinergi mempercepat menurunkan kasus-kasus stunting baik itu secara nasional maupun di Kalbar,” katanya.