Polda Kalbar, Pontianak – Kebakaran
hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat menjadi perhatian bersama. Maka
penting bersinergisitas semua pihak sama –sama menanggulanginya. Jika pada kejadian di tahun 2015 terjadinya
Karhutla terbesar selama 5 tahun
terakhir.
hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat menjadi perhatian bersama. Maka
penting bersinergisitas semua pihak sama –sama menanggulanginya. Jika pada kejadian di tahun 2015 terjadinya
Karhutla terbesar selama 5 tahun
terakhir.
“Itu data menyebutkan seluas 2,6 juta
hektare lahan dan sekitar 504.000 orang terutama anak-anak terdampak ISPA. Di samping itu hilangnya keragaman hayati,
terganggunya aktifitas ekonomi karena
terjadinya pembatalan penerbangan baik internasional maupun domestik dimana
terjadi hampir di sebagian pulau besar Indonesia khususnya Sumatera, Jawa dan
Kalimantan,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal
Polisi Drs Didi Haryono SH MH disampaikan saat Rakor Penguatan Pengedalian dan
Penanggulangan Karhutla pada Lahan Gambut di Hotel Kapuas Palace, Jalan Budi
Karya, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (26/9/2019).
hektare lahan dan sekitar 504.000 orang terutama anak-anak terdampak ISPA. Di samping itu hilangnya keragaman hayati,
terganggunya aktifitas ekonomi karena
terjadinya pembatalan penerbangan baik internasional maupun domestik dimana
terjadi hampir di sebagian pulau besar Indonesia khususnya Sumatera, Jawa dan
Kalimantan,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal
Polisi Drs Didi Haryono SH MH disampaikan saat Rakor Penguatan Pengedalian dan
Penanggulangan Karhutla pada Lahan Gambut di Hotel Kapuas Palace, Jalan Budi
Karya, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (26/9/2019).
Kurang lebih Rp220 triliun kerugian
ekonomi Indonesia akibat Karhutla. Sebab, pada saat itu Provinsi Kalimantan
Barat merupakan salah satu dari enam provinsi penyumbang asap terbesar di
Indonesia. Pada 6 Agustus 2019 yang lalu, Presiden Joko Widodo memanggil
beberapa pejabat pemerintah daerah termasuk Kalimantan Barat dalam rangka
arahan Presiden Republik Indonesia terkait Karhutla di Istana Negara.
ekonomi Indonesia akibat Karhutla. Sebab, pada saat itu Provinsi Kalimantan
Barat merupakan salah satu dari enam provinsi penyumbang asap terbesar di
Indonesia. Pada 6 Agustus 2019 yang lalu, Presiden Joko Widodo memanggil
beberapa pejabat pemerintah daerah termasuk Kalimantan Barat dalam rangka
arahan Presiden Republik Indonesia terkait Karhutla di Istana Negara.
“Beberapa penekanan Pak Presiden
antara lain bahwa kejadian Karhutla pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya
jangan sampai terulang kembali. Jumlah hotspot harus turun tiap tahunnya,
lakukan pencegahan jangan sampai api besar baru bingung dipadamkan,” ujar
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono SH MH.
antara lain bahwa kejadian Karhutla pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya
jangan sampai terulang kembali. Jumlah hotspot harus turun tiap tahunnya,
lakukan pencegahan jangan sampai api besar baru bingung dipadamkan,” ujar
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono SH MH.
Provinsi Kalimantan Barat memiliki
kondisi geografis yang memiliki bentangan 1 1/6 pulau jawa dengan luas wilayah
146.807,90 kilometer persegi meliputi luas daratan 110.000 kilometer
persegi atau setara 74,93 persen terdapat lahan perkebunan dan pertanian, dan
juga hamparan lahan gambut yang cukup luas di setiap wilayah Kalimantan Barat.
Potensi geografis yang luas ini menjadikan sebuah potensi bagi oknum yang tidak
bertanggung jawab untuk membuka lahan dengan cara membakar,” kata Kepala Kepolisian Daerah
Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
kondisi geografis yang memiliki bentangan 1 1/6 pulau jawa dengan luas wilayah
146.807,90 kilometer persegi meliputi luas daratan 110.000 kilometer
persegi atau setara 74,93 persen terdapat lahan perkebunan dan pertanian, dan
juga hamparan lahan gambut yang cukup luas di setiap wilayah Kalimantan Barat.
Potensi geografis yang luas ini menjadikan sebuah potensi bagi oknum yang tidak
bertanggung jawab untuk membuka lahan dengan cara membakar,” kata Kepala Kepolisian Daerah
Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Sebaran hotspot di Kalbar berdasarkan
pengolahan data lapan oleh BMKG, menyebutkan hotspot sepanjang bulan agustus
2019 terdapat sejumlah 7.655 titik di Kalimantan Barat. Yang di mana hotspot
terbanyak terdapat di Kabupaten Ketapang yaitu sejumlah 2.126 titik dan
Kabupaten Sanggau sejumlah 1440 titik.
Sedangkan dari tanggal 1 September sampai dengan 23 September 2019 di Kalimantan Barat terdapat sebanyak 1.5767
hotspot. Kabupaten Ketapang menjadi penyumbang terbesar dengan 8652 titik.
pengolahan data lapan oleh BMKG, menyebutkan hotspot sepanjang bulan agustus
2019 terdapat sejumlah 7.655 titik di Kalimantan Barat. Yang di mana hotspot
terbanyak terdapat di Kabupaten Ketapang yaitu sejumlah 2.126 titik dan
Kabupaten Sanggau sejumlah 1440 titik.
Sedangkan dari tanggal 1 September sampai dengan 23 September 2019 di Kalimantan Barat terdapat sebanyak 1.5767
hotspot. Kabupaten Ketapang menjadi penyumbang terbesar dengan 8652 titik.
“Pada 24 September 2019 sampai dengan 25 september 2019 kita
bersyukur karena hampir di seluruh wilayah kalimantan turun hujan sehingga data
menyebutkan hotspot di kalimantan berkurang secara signifikan menjadi hanya 34
titik api,” ucap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal
Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
bersyukur karena hampir di seluruh wilayah kalimantan turun hujan sehingga data
menyebutkan hotspot di kalimantan berkurang secara signifikan menjadi hanya 34
titik api,” ucap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal
Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji
SH M.Hum, menjelaskan Provinsi ini luasnya sekitar 110.000 kilometer persegi
dan mencakup kawasan hutan serta lahan perkebunan yang rentan mengalami
kebakaran pada musim kemarau.
SH M.Hum, menjelaskan Provinsi ini luasnya sekitar 110.000 kilometer persegi
dan mencakup kawasan hutan serta lahan perkebunan yang rentan mengalami
kebakaran pada musim kemarau.
“Memiliki lahan perkebunan dan
pertanian, dan Kalbar juga memiliki hamparan lahan gambut yang cukup luas
sehingga sangat rawan terbakar apabila memasuki musim kering atau
kemarau,” kata Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji SH M.Hum.
pertanian, dan Kalbar juga memiliki hamparan lahan gambut yang cukup luas
sehingga sangat rawan terbakar apabila memasuki musim kering atau
kemarau,” kata Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji SH M.Hum.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji
SH M.Hum, berujar, ”Titik api dua kali lipat banyaknya dibandingkan tahun 2015.
Tapi dampaknya tidak sehebat di tahun 2015. Karena, lamanya api berada di satu
titik itu juga hitungannya lebih cepat selesai dibandingkan dengan yang di
tahun 2015,”.
SH M.Hum, berujar, ”Titik api dua kali lipat banyaknya dibandingkan tahun 2015.
Tapi dampaknya tidak sehebat di tahun 2015. Karena, lamanya api berada di satu
titik itu juga hitungannya lebih cepat selesai dibandingkan dengan yang di
tahun 2015,”.
—
[
informasi di atas ditulis, diramu, dikemas oleh Kepala Bidang Humas Polda
Kalimantan Barat / Kepala Urusan Produk Kreatif Multi Media Humas Polda
Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Polisi Cucu Safiyudin ]
informasi di atas ditulis, diramu, dikemas oleh Kepala Bidang Humas Polda
Kalimantan Barat / Kepala Urusan Produk Kreatif Multi Media Humas Polda
Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Polisi Cucu Safiyudin ]