Seminar
Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi aparatur negara yang diselenggarakan
oleh Kementerian Hukum dan HAM menghadirkan Ketua STIK Lemdiklat Polri, Irjen
Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. sebagai narasumber dengan materi
“Polisi sebagai Guardian of Democracy.”
Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi aparatur negara yang diselenggarakan
oleh Kementerian Hukum dan HAM menghadirkan Ketua STIK Lemdiklat Polri, Irjen
Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. sebagai narasumber dengan materi
“Polisi sebagai Guardian of Democracy.”
Dalam
paparannya, beliau menekankan peran strategis Polri dalam menjaga keseimbangan
antara stabilitas keamanan dan perlindungan hak-hak demokratis warga negara.
paparannya, beliau menekankan peran strategis Polri dalam menjaga keseimbangan
antara stabilitas keamanan dan perlindungan hak-hak demokratis warga negara.
Kegiatan
ini menjadi ruang komunikasi ilmiah bagi para aparatur dari berbagai
kementerian dan lembaga untuk mendiskusikan sinergi antara fungsi Aparatur
Negara dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM dalam sistem demokrasi
modern.
ini menjadi ruang komunikasi ilmiah bagi para aparatur dari berbagai
kementerian dan lembaga untuk mendiskusikan sinergi antara fungsi Aparatur
Negara dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM dalam sistem demokrasi
modern.
Ketua
STIK juga menegaskan bahwa transformasi Polri harus diarahkan pada peningkatan
transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik. Hal ini
sejalan dengan amanat UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan internal yang memperkuat
konsep Democratic Policing.
STIK juga menegaskan bahwa transformasi Polri harus diarahkan pada peningkatan
transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik. Hal ini
sejalan dengan amanat UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan internal yang memperkuat
konsep Democratic Policing.
Dalam
paradigma ini Polri tidak sekadar bertindak sebagai alat negara, tetapi juga
sebagai pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan
sosial, dan supremasi hukum.
paradigma ini Polri tidak sekadar bertindak sebagai alat negara, tetapi juga
sebagai pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan
sosial, dan supremasi hukum.
Transformasi
Polri meliputi tiga dimensi perubahan: kebijakan dan regulasi, operasional,
serta kultur organisasi. Inovasi seperti penerapan Body-Worn Camera (BWC),
penguatan pengawasan independen, dan pendidikan HAM berkelanjutan menjadi
langkah konkret untuk membangun kepolisian yang humanis dan berkeadaban.
Polri meliputi tiga dimensi perubahan: kebijakan dan regulasi, operasional,
serta kultur organisasi. Inovasi seperti penerapan Body-Worn Camera (BWC),
penguatan pengawasan independen, dan pendidikan HAM berkelanjutan menjadi
langkah konkret untuk membangun kepolisian yang humanis dan berkeadaban.
Melalui
kegiatan ini STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya sebagai pusat keilmuan
yang aktif mendukung reformasi kepolisian yang demokratis, berintegritas, dan
berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri.
kegiatan ini STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya sebagai pusat keilmuan
yang aktif mendukung reformasi kepolisian yang demokratis, berintegritas, dan
berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri.
