Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, menyoroti tata kelola
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)
yang dikelola Polri. Ia menyebut, hingga kini tidak ada laporan kasus terkait
dapur bergizi gratis tersebut, sehingga dapat dijadikan contoh bagi Badan Gizi
Nasional (BGN).
Polri, TNI, atau pihak lain. Yang lebih utama adalah sejauh mana pengelolanya
mampu bertanggung jawab,” kata Irma dalam rapat kerja bersama BGN dan
Kementerian Kesehatan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
peroleh, Polri saat ini membawahi sekitar 600 SPPG. Dari jumlah tersebut, tidak
ditemukan adanya kasus keracunan atau masalah serupa.
terima, seluruh dapur yang dikelola Polri berjalan sesuai standar, sehingga
tidak pernah ada yang berkasus,” jelasnya.
menjadi persoalan. Ia menilai hal yang terpenting adalah komitmen pihak
pengelola untuk menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara
konsisten.
apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Kami di DPR sudah cukup
banyak mendapat kritik, jadi jangan ditambah dengan isu-isu yang justru
memperburuk citra,” tegasnya.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)
yang dikelola Polri. Ia menyebut, hingga kini tidak ada laporan kasus terkait
dapur bergizi gratis tersebut, sehingga dapat dijadikan contoh bagi Badan Gizi
Nasional (BGN).
“Menurut saya, tidak penting siapa penyelenggaranya, apakah politisi,
Polri, TNI, atau pihak lain. Yang lebih utama adalah sejauh mana pengelolanya
mampu bertanggung jawab,” kata Irma dalam rapat kerja bersama BGN dan
Kementerian Kesehatan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia
peroleh, Polri saat ini membawahi sekitar 600 SPPG. Dari jumlah tersebut, tidak
ditemukan adanya kasus keracunan atau masalah serupa.
“Saya dengar Polri memiliki sekitar 600 SPPG. Informasi yang saya
terima, seluruh dapur yang dikelola Polri berjalan sesuai standar, sehingga
tidak pernah ada yang berkasus,” jelasnya.
Irma menekankan bahwa polemik kepemilikan dapur MBG seharusnya tidak
menjadi persoalan. Ia menilai hal yang terpenting adalah komitmen pihak
pengelola untuk menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara
konsisten.
“Jangan lagi dipolitisasi. Isunya bukan siapa yang punya, melainkan
apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Kami di DPR sudah cukup
banyak mendapat kritik, jadi jangan ditambah dengan isu-isu yang justru
memperburuk citra,” tegasnya.
