//Diskominfo Sanggau//
PONTIANAK – Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, S.Sos., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (1/8/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq. Hadir pula Gubernur Kalbar Ria Norsan, Forkopimda Kalbar, Kepala BNPB, Sekda Kalbar, Harisson, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Dalam forum tersebut, Wabup Susana melaporkan bahwa Kabupaten Sanggau saat ini sedang menangani kebakaran lahan yang cukup parah, tepatnya di sekitar Jembatan Kecamatan Tayan Hilir.
“Kebakaran sudah terjadi sejak kemarin dan hingga hari ini belum berhasil dipadamkan. Seluruh upaya pemadaman melalui darat telah dilakukan, namun kondisi medan cukup menyulitkan. Kami memerlukan bantuan pemadaman melalui udara atau water bombing,” ujar Susana.
Susana menjelaskan, Bupati Sanggau telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Asap. Sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, khususnya di daerah Entikong, pihaknya mengantisipasi kemungkinan dampak lintas batas akibat Karhutla.
“Kami mohon perhatian dan dukungan dari BNPB serta pemerintah pusat, mengingat keterbatasan alat dan personel di BPBD Kabupaten Sanggau. Kami berada di wilayah yang sangat rentan,” katanya.
Berdasarkan data BMKG per 31 Juli 2025, Kabupaten Sanggau tercatat sebagai daerah dengan jumlah titik panas (hotspot) terbanyak di Kalbar, yakni sebanyak 234 titik.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kalimantan Barat telah menetapkan status Siaga Darurat dan membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan Karhutla.
Ia menyebut musim kemarau tahun ini diprediksi sangat kering dengan curah hujan rendah berdasarkan prakiraan BMKG periode Juli hingga September 2025.
“Kami berharap sinergi pusat dan daerah semakin kuat. Rakor ini menjadi momen penting untuk memperkuat kerja sama dan kepedulian dalam menangani Karhutla,” ujar Norsan.
Sementara itu, Menteri LHK Hanif Faisol menyampaikan bahwa Kalbar masih termasuk salah satu provinsi dengan tingkat Karhutla tertinggi secara nasional. Hingga akhir Juli 2025, tercatat sekitar 1.000 hektare lahan terbakar di wilayah Kalbar dari total hampir 9.000 hektare secara nasional.
Hanif menegaskan bahwa pemadaman melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing telah memberikan hasil signifikan, namun pengawasan dan penegakan hukum juga harus diperkuat.
“Kami mendorong Polda Kalbar dan jajaran penegak hukum untuk bertindak tegas. Enam perusahaan telah kami segel dan 20 lainnya sedang dalam proses verifikasi lapangan,” tegasnya.
Wabup Susana berharap, dengan telah disampaikannya laporan kondisi terkini di Sanggau, pemerintah pusat segera menurunkan bantuan, khususnya water bombing, untuk mempercepat penanganan dan mencegah meluasnya kebakaran.
“Kami siap bersinergi, tapi dengan keterbatasan di lapangan, kami berharap ada perhatian lebih agar tidak terjadi eskalasi Karhutla, termasuk yang berpotensi berdampak lintas negara,” pungkasnya.
