Forum Konsultasi RKPD 2023, PH Sebut Pandemi Covid-19 Pengaruhi RKPD Sanggau – Kalimantan Today


Foto—Bupati Sanggau Paolus Hadi berbicara pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sanggau tahun 2023 yang diselenggarakan Bappeda Kabupaten Sanggau di Reception Hall Harvey Hotel, Sanggau, Selasa (8/2/2022).—julianus ratno

 

KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. Bupati Sanggau, Paolus Hadi resmi membuka acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau tahun 2023, Selasa (08/02/2022).

Kegaitan yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sanggau digelar di Reception Hall Harvey Hotel.

Peserta dalam forum konsultasi publik ini terdiri dari DPRD, perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sanggau, organisasi perempuan dan organisasi lainnya, akademisi, media, lembaga keuangan dan perwakilan masyarakat yang menjadi undangan konsultasi publik. Tampak hadir Sekda Kabupaten Sanggau Kukuh Triyatmaka.

PH mengatakan, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi banyak hal, termasuk dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Berawal tahun 2020, kita tidak pernah membuat, merencanakan banyak hal berkaitan dengan kedaruratan, akhirnya kita harus merubah banyak hal dari perencanaan dan anggaran. Kemudian tahun 2021 masih, tahun 2022 juga masih,” ujarnya.

Untuk tahun 2023 mendatang, PH bilang, perencanaan pembangunan baru dimulai. “Kita harus segera juga merencanakan untuk tahun 2023. Nah, hari ini baru rencana awalnya untuk dikonsultasikan. Namun karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, tidak bisa mengundang banyak orang, hanya perwakilan-perwakilan saja,” katanya.

Dalam forum konsultasi publik RKPD ini, banyak hal yang disampaikan PH. Mulai dari indeks infrastruktur, Indeks pembangunan Manusia (IPM), SDM, indeks birokrasi, indeks kerukunan umat beragama, dan penguatan kualitas Sanggau dari berbagai aspek lainnya.

Intinya, Bupati berharap agar penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2023 dapat semakin terarah, terukur dan akuntabel, serta sumber pendapatan dapat dioptimalkan guna membiayai pembangunan Kabupaten Sanggau. Sehingga target capaian indikator kinerja perangkat daerah dapat terwujud.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau Yulia Theresia dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum rumusan RKPD.

“Ini sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017, yang mengamanatkan rancangan awal RKPD dibahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik, untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan,” katanya.

Yulia menyebut, masukan dan saran nantinya akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani Bappeda dan perwakilan forum.

Kegiatan ini, lanjut dia, dimaksudkan untuk penyampaian program prioritas pembangunan beserta tema pembangunan Kabupaten Sanggau tahun 2023, sebagai salah satu panduan dalam penyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2023.

“Secara umum, tujuan kegiatan ini untuk menyepakati program, kegiatan prioritas, hasil analisa masalah dan isu strategis, yang kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan forum konsultasi publik dan ditandatangani. Berita acara ini sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Sanggau tahun 2023,” terang Yulia.

Rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan, dia bilang, menjadi lampiran surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurna rancangan awal rencana kerja (renja) perangkat daerah.

Selanjutnya, menurut Yulia, penyempurnaan rencana awal renja perangkat daerah dan rancangan awal RKPD dilakukan verifikasi oleh Bappeda dengan melihat konsistensi terhadap RPJMD.

Hasil verifikasi renja perangkat daerah akan digunakan sebagai bahan perumusan rancangan rencana kerja pemerintah daerah. Proses ini akan menghasilkan rancangan RKPD yang menjadi bahan Musrenbang RKPD.

“Ada rancangan awal, diperbaiki, disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik ini divalidasi, diverifikasi menjadi RKPD,” pungkas Yulia. (Ram)