Semua pejabat Pemkab Sanggau wajib LHKPN


  • Rabu, 20 Januari 2021
  • 11:09 WIB
  • Semua pejabat Pemkab Sanggau wajib LHKPN

    Sanggau (ANTARA) – Seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Sanggau diingatkan untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

    Hal itu diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Sanggau, Eka Pria Saputra.

    Adapun  yang dimaksud,  seluruh pejabat negara mulai dari JFA/PPUPD Madya, Camat dan seluruh Kepala OPD di jajaran Pemkab Sanggau.

    “Saya mengingatkan kepada seluruh pejabat negara untuk berperan aktif dalam melaporkan harta kekayaan yang dimiliki,” ujarnya.

     Dijelaskan, LHKPN disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yang mana nantinya proses input wajib lapor tersebut. Maka akan dibantu oleh Tim LHKPN yang ada di Inspektorat Kabupaten Sanggau.

    Eka menambahkan LHKPN sesuai Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara bahwa terhitung 1 Januari 2017, penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN.

    Adapun untuk pelaporan LHKPN Periodik dengan Tahun Pelaporan 2020 di Kabupaten Sanggau dilakukan secara online dan mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2021 sampai Maret 2021.

    Dalam upaya mendorong persentase capaian 100 persen bagi para wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka melakukan Inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Inspektorat Kabupaten Sanggau.

    Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan memotret secara langsung sampai sejauh mana progres capaian  LHKPN.

    “Sekaligus melihat secara langsung kondisi kedisiplinan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil,” terangnya.

    Hingga Senin (18/1) pukul 15.30 Wib, dari 44 wajib lapor, 41 diantaranya sudah menyampaikan laporan sementara sisanya 3 orang belum menyampaikan laporan tersebut.




    Like it? Share with your friends!