DISPEMDES KAB. SANGGAU – Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kapuas pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 pukul 09.00 wib telah dilaksanakan Rapat Koordinasi TPP P3MD Kabupaten Sanggau Bulan Oktober.
Rapat Koordinasi TPP P3MD Kabupaten Sanggau yang dihadiri oleh 37 peserta (TPP P3MD terdiri dari 31 orang PDP/PDTI dan 6 orang TAPM), dihadiri dan dibuka oleh Plt. Kepala DPM Pemdes Kabupaten Sanggau, Alian, S.ST, dan dihadiri Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, Albert Diponegoro Sihotang, S.KM., M.KM.
Kegiatan yang sedianya dilakukan sebulan sekali ini, terutama membahas evaluasi dan strategi pendampingan terhadap proses pembangunan di desa oleh para pendamping desa dari tataran Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PDP/PDTI) serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM).
Adapun agenda yang menjadi prioritas dalam Rapat Koordinasi kali ini adalah, pemenuhan kebutuhan data terkait pelaksanaan pembangunan desa terkhusus pengelolaan Dana Desa, data yang terkait pemenuhan tersebut adalah data pengelolaan BLT-DD, Data BUMDes, Data Sarana dan Prasarana serta Fungsi Pengelolaan Pemerintahan Desa.
Tugas pokok dan fungsi TPP-P3MD pada semua tataran adalah sebagai ujung tombak pendampingan proses pembangunan bagi perangkat desa, selain itu dituntut untuk mampu menyajikan data yang akurat dan up date. Kebutuhan pemenuhan data tersebut menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi stakeholder yang akan memerlukan dalam mengeluarkan kebijakan.
Dibahas pula terkait terkait masalah kedisiplinan dan kepatuhan terhadap Kode Etik TPP-P3MD yang telah menjadi panduan dan disepakati seluruh TPP-P3MD dalam kontrak. DPMPemdes sebagai lembaga pemerintah dan mitra hubungan koordinatif, akan selalu memberi bantuan bersifat konsultatif dan solutif terkait berbagai hal terkait pelaksanaan pengelolaan pembangunan desa, demikian Plt. Kadis DPMPemdes, Alian,S.ST memberikan tanggapan.
Terkait kekurangan tenaga pendamping pada tataran PLD maupun PD, yang sedikit banyak berpengaruh terhadap optimalisasi pendampingan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Hal ini masih menjadi kendala yang bersifat menyeluruh, mengingat pengadaan barang dan jasa khusus rekrutmen pendamping desa masih belum ada titik terang dari Kemendes Pusat.
Kegiatan Rapat koordinasi tersebut berlangsung dengan cukup tertib dan berhasil membahas sebagian besar agenda yang direncanakan.
Besar harapan seluruh pihak yang hadir untuk dapat tercipta tatanan hubungan koordinasi kerja yang semakin baik, teratur dan saling mendukung satu sama lain.