Duh..! Ganti Rugi Pelebaran Jalan Batas Serawak – Kembayan Hingga Saat Ini Belum Genah


  • Rabu, 7 April 2021
  • 21:19 WIB
  • Duh..! Ganti Rugi Pelebaran Jalan Batas Serawak - Kembayan Hingga Saat Ini Belum Genah

    POTO : Salah satu bangunan di perbatasan Entikong yang terbengkalai karena belum dibayarkan Kementerian PUPR (ist).

    radarkalbar.com, SANGGAU – Sedikitnya 161 warga “korban” terdampak pembangunan jalan batas Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan kembali menuntut penyelesaian sisa pembayaran atas bangunan mereka yang terkena pelebaran tersebut, yang hingga saat ini belum tuntas. Mereka mendesak pemerintah agar segera membayar

    “Pembayaran tahap pertama itu tahun 2017, kemudian Februari 2019 itu pembayaran terakhir, setelah itu sampai hari ini belum pembayaran lagi. Data BPN ada 161 pemilik hak yang belum dibayarkan” kata salah satu warga terdampak, Raden Nurdin kepada wartawan, Rabu, (7/4/2021).

    Menurut Nurdin, ia bersama warga terdampak baru saja menyelesaikan rapat dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar.

    Dalam rapat tersebut, terungkap pihak Balai Jalan Nasional sudah tiga kali mengajukan pembayaran melalui dana khusus kepada Kementerian PUPR.

    “Kalau kami melihat Balai Pelaksana Jalan sudah bekerja, tinggal bagaimana penganggarannya lagi dari Kemterian PUPR. Sementera PUPR kan minta pakai dana sisa yang tersedia di Balai Pelaksana tapi anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Makanya mereka minta ada anggaran khusus dari Kementerian,” bebernya.

    Nurdin berharap ada kebijakan dari Kementerian PUPR untuk menuntaskan persoalan pembayaran ini, termasuk meminta persetujuan DPR RI.

    “Kami akan suarakan ini ke Komisi V DPR RI untuk membuat mata anggaran baru dan khusus untuk melunasi pembayaran hak bangunan kami yang belum tuntas,” timpalnya.

    Jika belum dibayarkan kata Nurdin, dirinya bersama warga pemilik hak akan melakukan aksi penutupan akses jalan di perbatasan hingga aksi demo ke DPR RI.

    “Kami sebenarnya sangat mendukung program Pemerintah Pusat yang membangun wilayah perbatasan. Kami berharap dari pembangunan itu kesejahteraan kami di perbatasan semakin baik. Nah, kalo begini boro-boro baik, hak kami atas tanah dan bangunan saja sejak 2017 belum dibayarkan. Pak Jokowi tolong dengarkan keluhan kami, ditindaklanjuti,” cetusnya berharap.

    Pewarta : Abin. Editor : Sery Tayan.


    Like it? Share with your friends!