Bupati Sanggau Hadiri Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020


  • Rabu, 19 Februari 2020
  • 16:23 WIB
  • Bupati Sanggau Hadiri Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020

    Bupati Sanggau Hadiri Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020

    //DISKOMINFO-SGU//
    PONTIANAK – Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP, M.Si hadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan Tahun 2020 dan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi tuan rumah pelaksanaan. Kegiatan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D di Pendopo Gubernur Kalbar dengan di tandai pemukulan gong, Rabu (19/2/2020).

    Adapun Musrenbang tersebut mengusung tema “Membangun Kalimantan menuju peradaban Indonesia baru”, yang diselenggarakan oleh  Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK).

    Turut hadir pada kesempatan tersebut perwakilan Kepala Bappenas, perwakilan Menteri PUPR, perwakilan Menteri ESDM, perwakilan Menteri Perhubungan, Juru Bicara Presdien RI, Anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan, Gubernur se-Kalimantan, Bupati/Wali Kota se-Kalimantan, Rektor Perguruan Tinggi se-Kalimantan, jajaran OPD se-Kalimatan dan diikuti sebanyak 400 peserta undangan dari instansi terkait se-Kalimantan.

    Pada kesempatan tersebut Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji menyampaikan bahwa pulau Kalimantan perlu segera membangun pembangkit listrik terpadu dengan kapasitas besar untuk kebutuhan listrik sebesar 579,5 Mega Watt di pulau Kalimantan.

    “Di pulau Kalimantan ini perlu pembangunan sebanyak 11 smelter dengan kebutuhan 579 lebih Mega Watt. Kebutuhan listrik ini diperlukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi agar masyarakat di desa tidak lagi gelap,” ujarnya.

    H. Sutarmidji juga mengatakan, kebutuhan listrik ini guna untuk mendukung keperluan dalam pembangunan ibu kota negara  yang akan pindah ke Kalimantan Timur.

    “Sebagaimana amanat RPJMN Tahun 2020-2024, hilirisasi industri adalah isu utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus, oleh karena itu kami mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri di Kalimantan. Untuk Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 96 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 95 persen, Provinsi Kalimantan Selatan 99 persen, Provinsi Kalimantan Timur sebesar 99 persen, Provinsi Kaltlimantan Utara sebesar 99 persen dan secara keseluruhan di Indonesia sebesar 98,86 persen,” jelas Gubernur Kalbar, H.Sutarmidji.

    Ia juga berharap kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan pipa transmisi gas trans Kalimantan dari Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya, hingga Pontianak.

    “Transmisi gas Trans Kalimantan dari Bontang sampai Pontianak sepanjang 2.219 Kilometer untuk pemerintah pusat agar dibahas, ini sebagai penunjang ibu kota negara nantinya,” tuturnya.

    Sementara itu Mendagri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas kekompakan pemerintah daerah se-Kalimantan sehingga bisa melaksanakan Musrenbang regional tercepat se-Indonesia di Tahun 2020.

    “Forum ini menunjukkan pemerintah daerah Kalimantan memiliki kesatuan pandang yang solid dalam membangun pulau Kalimantan,” ucapnya.

    Dirinya juga menegaskan bahwa Musrenbang penting dilaksanakan dalam rangka untuk merumuskan program-program pembangunan nasional di tahun berikutnya.

    “Rencana pembangunan 2021 memang harus dibicarakan sekarang, untuk disampaikan ke Bappenas, supaya pagu indikatif bisa dirumuskan,” tuturnya.

    Dirinya berharap, Musrenbang yang dilaksanakan tersebut untuk dapat menghasilkan program-program yang dapat segera diserahkan ke pemerintah pusat.

    “Saya selaku Mendagri dan selaku pengawas serta pembina pemerintah daerah akan selalu siap untuk mengakomodir yang menjadi harapan dan keinginan dari hasil Musrenbang ini,” tegasnya.

    Sementara terkait dengan Keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, dinilainya akan semakin membuka konektivitas di Pulau Kalimantan dan akan menimbulkan manfaat bagi masyarakat.

    “Dengan keputusan Bapak Presiden untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, menjadi peluang besar untuk masyarakat Kalimantan. Efeknya akan luar biasa, konektivitas akan terbangun dengan sendirinya, bandara akan langsung dari berbagai negara ke Kalimantan. Otomatis bukan hanya Kalimantan Timur saja yang akan terdongkrak, akan tetapi daerah sekitarnya juga akan terdongkrak terkait dibidang pertanian, perkebunan, sekolah, jalan dan infrastruktur,” jelasnya

    Untuk mendukung hal tersebut, dalam Musrenbang Regional Kalimantan 2020 ini, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Kalimantan, serta seluruh peserta Musrenbang yang hadir bersama-sama mendeklarasikan dukungannya terhadap pemerintah atas kebutuhan pemindahan ibu kota tersebut.  Adapun pernyataan sikap atau deklarasi tersebut terbagi menjadi tiga poin, yakni:

    Pertama, Kami masyarakat Pulau Kalimantan tetap dan terus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

    Kedua, Kami masyarakat Pulau Kalimantan mendukung perpindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

    Ketiga, Kami masyarakat Pulau Kalimantan senantiasa mendukung segala upaya untuk pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Penyerahan cinderamata kepada Menteri Dalam Negeri berupa miniatur alat musik tradisional Kalimantan (Sape) oleh Gubernur Kalbar.

    Penulis : Alfian




    Like it? Share with your friends!