“Kami mendukung dan berkomitmen akan hal itu. Dengan adanya Lisdes tentu menambah rasio elektrifikasi di Kabupaten Sanggau yang hingga akhir tahun lalu masih 72,42 persen,” ujarnya saat dihubungi di Sanggau, Selasa.
Paulus juga mendorong dan mengingatkan masyarakatnya untuk mendukung Program Lisdes sebagaimana harapan dari mereka sendiri yang sudah ditunggu sejak lama.
“Jangan sampai setelah listrik masuk diminta ganti rugi berapa sawit atau karet aku terkena tiang listrik. Itu jangan dan harus dukung PLN untuk mendukung kemajuan daerah kita juga,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya listrik akan mendukung peningkatan pendidikan, kesehatan dan informasi serta lainnya di tengah masyarakat.
“Dengan listrik juga tentu ekonomi akan tumbuh. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan adanya listrik ini,” papar dia.
Ia menyebutkan per 31 Desember 2018, dusun yang belum berlistrik di Sanggau masih sebanyak 262 dusun dari total 603 dusun yang ada di Sanggau.
“Dilihat dari jumlah desa yang ada yakni 163 desa, baru ada 133 desa yang berlistrik. Jadi baru 81, 60 persen yang memiliki listrik,” jelas dia.
Parahnya lagi tambah Paulus, dari total desa yang ada di Sanggau, masih ada 34 ibu kota desa yang tidak memiliki listrik.
“Bayangkan masih ada ibu kota desa yang tidak memiliki listrik dari negara. Pada sisi pemerintah pemerintah desa sudah di tuntut gunakan e- sistem,” kata dia.
Pada sisi lain jelas dia saat ini pemerintah daerah sudah tidak memiliki wewenang lagi untuk menghadirkan instruktur listrik seperti tiang dan lainnya.
“Saat ini untuk itu bukan wewewang kita. Kita hanya sekedar mendata dan mengusulkan serta mendorong desa mana saja belum berlistrik. Semoga dengan program Lisdes dan roadmap nya percepatan rasio elektrifikasi semakin cepat di Kalbar,” harapnya.