DPRD Ketapang tidak sependapat wacana penghapusan tenaga honorer dan kontrak
Ketapang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang tidak sependapat terhadap wacana Pemerintah Pusat. Khususnya terhadap penghapusan tenaga honorer dan kontrak di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang. “Kami tidak sependapat tenaga honorer dan kontrak dihapuskan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Ketapamg, Gusmani SE SM saat rapat bersama dengan beberapa Perangkat Daerah di ruang rapat Kantor DPRD Ketapang, kemaren. Ia menegaskan tenaga tersebut ada berjasa bagi daerah dan keberadaan masih diperlukan saat ini. Pihaknya pun menyampaikan beberapa opsi menyikapi wacana […]