Polres Sanggau – Upaya mencegah
potensi konflik sosial di wilayah Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, terus
diperkuat melalui kegiatan penyuluhan yang melibatkan unsur pemerintah,
kepolisian, perusahaan, pemerintahan desa, serta tokoh masyarakat dan adat,
Jumat (17/7/2026).
potensi konflik sosial di wilayah Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, terus
diperkuat melalui kegiatan penyuluhan yang melibatkan unsur pemerintah,
kepolisian, perusahaan, pemerintahan desa, serta tokoh masyarakat dan adat,
Jumat (17/7/2026).
Kegiatan tersebut digelar di Aula
Kecamatan Toba sekitar pukul 08.30 WIB sebagai tindak lanjut surat undangan
dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten
Sanggau tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial di Kecamatan Toba.
Kecamatan Toba sekitar pukul 08.30 WIB sebagai tindak lanjut surat undangan
dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten
Sanggau tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial di Kecamatan Toba.
Penyuluhan dihadiri Kepala DPMD
Kabupaten Sanggau Alian, S.ST., Camat Toba Ayus, S.Pd., M.M., Kasat Binmas
Polres Sanggau IPTU Sugianto, Plh. Kapolsek Toba IPDA Kornelis, unsur
Forkopimcam Kecamatan Toba, pimpinan perusahaan, kepala desa, ketua BPD, serta
ketua adat se-Kecamatan Toba.
Kabupaten Sanggau Alian, S.ST., Camat Toba Ayus, S.Pd., M.M., Kasat Binmas
Polres Sanggau IPTU Sugianto, Plh. Kapolsek Toba IPDA Kornelis, unsur
Forkopimcam Kecamatan Toba, pimpinan perusahaan, kepala desa, ketua BPD, serta
ketua adat se-Kecamatan Toba.
Dalam kegiatan tersebut, Kasat Binmas
Polres Sanggau IPTU Sugianto tampil sebagai narasumber dengan menyampaikan
materi mengenai bentuk-bentuk konflik sosial, dampak yang dapat ditimbulkan,
serta langkah mitigasi dan pencegahan yang dapat dilakukan bersama oleh seluruh
pihak.
Polres Sanggau IPTU Sugianto tampil sebagai narasumber dengan menyampaikan
materi mengenai bentuk-bentuk konflik sosial, dampak yang dapat ditimbulkan,
serta langkah mitigasi dan pencegahan yang dapat dilakukan bersama oleh seluruh
pihak.
Ia menekankan bahwa konflik sosial
dapat muncul dari berbagai persoalan, termasuk kesalahpahaman, lemahnya
komunikasi, perbedaan kepentingan, maupun persoalan antara masyarakat dengan
pihak perusahaan dan sektor pertambangan.
dapat muncul dari berbagai persoalan, termasuk kesalahpahaman, lemahnya
komunikasi, perbedaan kepentingan, maupun persoalan antara masyarakat dengan
pihak perusahaan dan sektor pertambangan.
“Konflik sering kali berawal dari
persoalan yang tidak segera dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik.
Karena itu, komunikasi yang terbuka, jujur, dan berkelanjutan antara
masyarakat, pemerintah, serta pihak perusahaan menjadi salah satu kunci utama
dalam mencegah terjadinya konflik,” ujar IPTU Sugianto.
persoalan yang tidak segera dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik.
Karena itu, komunikasi yang terbuka, jujur, dan berkelanjutan antara
masyarakat, pemerintah, serta pihak perusahaan menjadi salah satu kunci utama
dalam mencegah terjadinya konflik,” ujar IPTU Sugianto.
Menurutnya, setiap persoalan yang
muncul perlu dihadapi melalui dialog dan mekanisme penyelesaian yang tepat
dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, serta
keberlangsungan kegiatan usaha yang berjalan sesuai aturan.
muncul perlu dihadapi melalui dialog dan mekanisme penyelesaian yang tepat
dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, serta
keberlangsungan kegiatan usaha yang berjalan sesuai aturan.
IPTU Sugianto juga mendorong peningkatan
sinergitas tiga pilar, yakni pemerintah, TNI, dan Polri, bersama seluruh
pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa. Sinergi tersebut dinilai
penting untuk mendeteksi potensi persoalan sejak dini sebelum berkembang
menjadi konflik terbuka.
sinergitas tiga pilar, yakni pemerintah, TNI, dan Polri, bersama seluruh
pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa. Sinergi tersebut dinilai
penting untuk mendeteksi potensi persoalan sejak dini sebelum berkembang
menjadi konflik terbuka.
“Pencegahan konflik bukan hanya tugas
kepolisian. Dibutuhkan peran seluruh pihak, mulai dari pemerintah kecamatan,
pemerintah desa, tokoh adat, perusahaan, hingga masyarakat. Dengan sinergi yang
kuat, setiap persoalan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara
bersama-sama,” katanya.
kepolisian. Dibutuhkan peran seluruh pihak, mulai dari pemerintah kecamatan,
pemerintah desa, tokoh adat, perusahaan, hingga masyarakat. Dengan sinergi yang
kuat, setiap persoalan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara
bersama-sama,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kasat
Binmas juga memperkenalkan layanan kepolisian melalui Call Center 110. Layanan
tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan laporan, informasi,
maupun kebutuhan bantuan kepolisian secara cepat.
Binmas juga memperkenalkan layanan kepolisian melalui Call Center 110. Layanan
tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan laporan, informasi,
maupun kebutuhan bantuan kepolisian secara cepat.
Selain membahas langkah pencegahan
konflik, kegiatan tersebut juga menjadi forum untuk memperkuat komunikasi
antara masyarakat dan pihak perusahaan, khususnya dalam menciptakan hubungan
yang saling menghormati serta mencegah munculnya kesalahpahaman di lapangan.
konflik, kegiatan tersebut juga menjadi forum untuk memperkuat komunikasi
antara masyarakat dan pihak perusahaan, khususnya dalam menciptakan hubungan
yang saling menghormati serta mencegah munculnya kesalahpahaman di lapangan.
Melalui
kegiatan penyuluhan tersebut, seluruh pihak diharapkan mampu membangun pola
komunikasi dan koordinasi yang lebih baik sehingga hak-hak masyarakat tetap
terlindungi, potensi konflik dapat dicegah sejak dini, serta kegiatan operasional
perusahaan dan pertambangan dapat berjalan secara aman, tertib, dan sesuai
ketentuan yang berlaku. (Dny Ard / Humas
Res Sgu)
kegiatan penyuluhan tersebut, seluruh pihak diharapkan mampu membangun pola
komunikasi dan koordinasi yang lebih baik sehingga hak-hak masyarakat tetap
terlindungi, potensi konflik dapat dicegah sejak dini, serta kegiatan operasional
perusahaan dan pertambangan dapat berjalan secara aman, tertib, dan sesuai
ketentuan yang berlaku. (Dny Ard / Humas
Res Sgu)
