3000 Rumah Terdampak Banjir di Sanggau, Pemda Sepakat Naikkan Status Bencana jadi Tanggap Darurat – Kalimantan Today

 

KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Banjir yang terjadi di hampir seluruh kecamatan se-Kabupaten Sanggau dalam beberapa pekan terakhir, belum ada tanda-tanda bakal surut. Pemda Sanggau menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanganan banjir, puting beliung, longsor (Batingsor) dipimpin langsung Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, Senin (22/01/2024) di aula Kantor Bupati Sanggau.

Rapat tersebut dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Sanggau. Yohanes Ontot mengatakan dalam Rakor tersebut disepakati menaikkan status bencana banjir dari siaga menjadi tanggap darurat.

“Kemudian, melakukan pengelolaan data yang akurat untuk melakukan langkah-langkah yang tepat dalam hal penanganan. Rakor melibatkan OPD terkait, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, cipta karya dan lainnya sehingga nantinya datanya bisa sangat akurat dan langkah penanganan bisa tepat sasaran,” ungkap Ontot kepada wartawan ditemui usai Rakor.

Ontot menegaskan, bencana banjir berdampak pada banyak sektor seperti pelayanan kesehatan, proses belajar-mengajar, lahan-lahan pertanian. Termasuk Pemilu. Utamanya distribusi logistik daerah-daerah yang terendam banjir.

Ontot berharap data dan pemetaan dapat lebih akurat agar langkah penanganannya tepat. Ia juga berjanji menggelar Rakor berikutnya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau, Budi Darmawan menyebut tak kurang dari 3000 rumah terdampak bencana banjir se-Kabupaten Sanggau.

“Total rumah warga yang terdampak ada tiga ribuan. Rumah yang terendam ada sekira lebih dari 500 bangunan. Paling banyak di wilayah Kapuas yakni di Nanga Biang,” ungkapnya usai Rakor Batingsor, Senin (22/01/2024).

Menurut Budi, peningkatan status pastinya juga berpengaruh terhadap anggaran. Dalam hal bencana ini, penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) pada APBD juga sangat dimungkinkan nantinya.

Ia juga menambahkan, BPBD nantinya mendirikan Posko di kantor TRC. Masyarakat yang ingin mengadu maupun menyalurkan sumbangan untuk warga terdampak banjir dapat langsung ke Posko tersebut.
“Adapun kalau ada instansi atau masyarakat juga mendirikan Posko, sifatnya koordinasi. Tapi Posko utamanya di TRC tersebut,” pungkasnya. (ram)