Kejari Sanggau Resmi Tahan Bendahara Desa Malenggang – Kalimantan Today

 

KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau resmi menahan BS, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan APBDes Malenggang, Kecamatan Sekayam tahun anggaran 2020-2022, Selasa (12/09/2023).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanggau, Anton Rudiyanto melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Adi Rahmanto dalam rilisnya mengatakan, tersangka merupakan Bendahara Desa Malenggang. Tersangka telah menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) Desa Malenggang dengan cara mengambil Dana SILPA tahun 2020 hingga 2021 untuk kepentingan pribadi.

“Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa jelas bertentangan atau tidak berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolahan keuangan desa dari aspek teknis maupun administrasi pencairan dananya,” jelasnya.

Ditambahkannya, sebagai bendahara desa, tersangka tidak menyimpan Dana SILPA tersebut dalam rekening desa di bank, melainkan menjadikan dana tersebut stay di brankas bendahara desa, dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.

“Tersangka ini melakukan perbuatannya dalam kurun waktu 2020 sampai 2022 yang telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara dan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sanggau,” terangnya.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sanggau, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atau daerah senilai Rp459,289 juta.

“Dalam hal ini tersangka telah menitipkan uang senilai Rp100 juta melalui Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai pengembalian kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Adi menjelaskan, tersangka disangkakan dengan Primair Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, kata Adi, Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, Lebih Subsidair Pasal 8 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan oleh BS dengan modus penyalahgunaan jabatan dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah dapat disimpulkan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi dalam hal melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,” bebernya. (ram)