KABID PPEPD MENJADI NARASUMBER FOCUS GROUP DISCUSSION EKONOMI HIJAU – BAPPEDA

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu bentuk dari Akuntabilitas program pemerintah. Terkait RB ini Presiden Joko Widodo  memberikan arahan bahwa Reformasi Birokrasi itu bukan hanya sebatas tumpukan  aturan ataupun segudang  dokumen  kertas  akan  tetapi  Reformasi Birokrasi itu  harus memiliki dampak dan dirasakan  langsung oleh masyarakat.  Reformasi Birokrasi itu harus lincah dan cepat  dalam  melayani  masyarakat.  Lebih  lanjut terkait  RB arahan Presiden Joko Widodo tersebut penerapannya telah diterjemahkan  dalam Empat Tema Reformasi Birokrasi, yaitu : RB Pengentasan  Kemiskinan, RB Peningkatan   lnvestasi,   RB  Percepatan   Prioritas  Aktual   Presiden,  dan  RB Digitalisasi Administrasi  Pemerintahan. Upaya mewujudkan ekonomi hijau diimplementasikan dengan 5 (lima) pilar pendekatan yaitu integrasi perencanaan, kebijakan dan peraturan, tata kelola multi pihak, aksi bersama, pelaporan dan komunikasi.

Sebagai rencana tindaklanjutnya, melakukan indentifikasi dan verifikasi data dampak investasi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa di Sanggau. Menyiapkan rencana aksi dampak dari investasi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa di Sanggau. Memastikan rangkaian kebijakan meliputi formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi dampak dari investasi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Sanggau.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dampak Investasi Hijau Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahateraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Landak Dan Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Lantai III Kantor BPKP Perwakilan Pontianak.