Reformasi Birokrasi merupakan salah satu bentuk dari Akuntabilitas program pemerintah. Terkait RB ini Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa Reformasi Birokrasi itu bukan hanya sebatas tumpukan aturan ataupun segudang dokumen kertas akan tetapi Reformasi Birokrasi itu harus memiliki dampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Reformasi Birokrasi itu harus lincah dan cepat dalam melayani masyarakat. Lebih lanjut terkait RB arahan Presiden Joko Widodo tersebut penerapannya telah diterjemahkan dalam Empat Tema Reformasi Birokrasi, yaitu : RB Pengentasan Kemiskinan, RB Peningkatan lnvestasi, RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden, dan RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Upaya mewujudkan ekonomi hijau diimplementasikan dengan 5 (lima) pilar pendekatan yaitu integrasi perencanaan, kebijakan dan peraturan, tata kelola multi pihak, aksi bersama, pelaporan dan komunikasi.
Sebagai rencana tindaklanjutnya, melakukan indentifikasi dan verifikasi data dampak investasi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa di Sanggau. Menyiapkan rencana aksi dampak dari investasi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa di Sanggau. Memastikan rangkaian kebijakan meliputi formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi dampak dari investasi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Sanggau.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dampak Investasi Hijau Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahateraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Landak Dan Kabupaten Sanggau dilaksanakan di Lantai III Kantor BPKP Perwakilan Pontianak.
