Sutarmidji apresiasi penurunan angka kemiskinan di Sanggau

Sutarmidji apresiasi penurunan angka kemiskinan di Sanggau



Pontianak (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sanggau yang dinilai telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di kabupaten tersebut.

“Angka kemiskinan Kabupaten Sanggau ini sangat bagus dan ini merupakan modal dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk penanganan stunting. Data stunting juga harusnya by name by address, sehingga database itu harus betul-betul valid dan teruji,” kata Sutarmidji di Sanggau, Kamis.

Berdasarkan data yang didapat, angka kemiskinan di Kabupaten Sanggau tahun 2021 berada di angka 4,55 persen dan turun pada tahun 2022 di angka 4,51 persen. Angka ini nilainya sangat rendah dan di bawah angka dari rata-rata angka provinsi maupun nasional.

Sutarmidji juga mengingatkan mengenai pentingnya validasi data yang berdampak terhadap program dan kegiatan yang dibuat. Dirinya menilai, tanpa data yang valid program yang dijalankan pasti akan terhambat sehingga serapan anggaran tidak efektif.

“Dengan data yang akurat dan efektif, kita bisa membuat program yang terarah. Sewaktu awal saya menjabat sebagai gubernur yang saya perbaiki adalah data dan validasi data juga membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar terjadi peningkatan yang luar biasa contohnya Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor dan sebagainya,” katanya.

Ia menyebutkan dengan data yang valid, Pemerintah Provinsi Kalbar kini memperoleh dampak yang positif di berbagai aspek. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang ditorehkan Pemprov Kalbar di tingkat nasional.

Sutarmidji menilai, ini bukti nyata dari kerja keras semua stakeholder dalam membangun Kalbar ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, dirinya berharap capaian ini memberikan aura positif dan motivasi bagi daerah (kabupaten/kota) untuk meningkatkan kinerjanya.

Hal ini tidak dipungkiri karena ada beberapa penilaian yang merupakan akumulasi capaian kinerja dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalbar.

“Peringkat Provinsi Kalbar dari Monitoring Center For Prevention (MCP) atau aplikasi yang dikembangkan oleh KPK berada di urutan tiga nasional terbaik, namun jika digabungkan bersama pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia, Provinsi Kalbar berada di urutan delapan.

“Kabupaten Sanggau berada di urutan 265 dengan nilai 83,5 sehingga Sanggau perlu memperbaiki pajak daerah dan dana desa, seharusnya ini sudah 100, kemudian manajemen ASN juga harus 100. Jadi capaian institusi ini penting dalam rangka percepatan penyusunan implementasi program yang baik,” katanya.