Biaya Penerangan Jembatan Tayan Capai Rp 5 Miliar Pertahun – Kalimantan Today

Biaya Penerangan Jembatan Tayan Capai Rp 5 Miliar Pertahun – Kalimantan Today


Foto—Elvan Yodiskara

 

KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. Biaya pemeliharaan penerangan Jembatan Tayan pertahun ternyata cukup mahal. Mencapai Rp.5 miliar pertahun. Hal itu diungkapkan Kabid Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sanggau, Elvan Yodiskara.

“Estimasinya Rp.5 miliar lebih untuk penerangan jembatan Tayan itu. Itu kan lampunya kelas tinggi semua. Meterannya itu kan pakai voucer,” kata Elvan ditemui di ruang kerjanya, Senin (05/12/2022).

Ia mengatakan, Bupati Sanggau, Paolus Hadi pun sudah melayangkan surat ke Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat sebagai perwakilan Kementerian PUPR di Kalbar tertanggal 23 November 2022. Isinya menyerahkan pemeliharaaan dan pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) ke pemerintah pusat.

“Ada surat dari bupati. Memang harus mereka yang mengelolanya. APBD tidak mampu. Di Jembatan Tayan itu bukan lampu biasa. Sedangkan anggaran kita untuk PJU kita sekitar Rp. 4 miliar pertahun. Termasuk perawatan dan pasang baru. Belum lagi asesoris dan kalau ada trouble (masalah),” bebernya.

Elvan bahkan mengaku telah menjelaskan hal tersebut ke DPRD. Ketidakmampuan APBD mejadi alasan utama menyerahkan pemeliharaan UPJ Jembatan Tayan ke Pemerintah Pusat.

“Dulu kan pernah nyala sebentar waktu peresmian. Itu pakai voucer dibantu genset. Makanya yang pasti biayanya besar. Paling minim itu Rp.5 miliar. Sedangkan kita untuk perawatan tahun ini untuk perawatan saja hanya Rp. 900-an juta lebih,” pungkasnya.

Sebelumnya, meski telah diresmikan penggunaanya oleh Presiden Jokowi pada Maret 2016 lalu, Bupati Sanggau, Paolus Hadi mengaku jembatan tersebut belum sepenuhnya diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sanggau. PH, sapaan Paolus Hadi mengatakan, kemampuan daerah pun terbatas untuk pemeliharaan jembatan tersebut.

“Jembatan Tayan ini memang belum sepenuhnya asetnya diserahkan ke Pemerintah Daerah. Dulu ada untuk pemeliharaan mau didorong ke Pemda. Kami akan meminta supaya ini tetap dikelola oleh kementerian. Karena kemampuan daerah tidak mampu untuk memeliharanya, termasuklah lampu-lampu,” kata PH. (ram)