Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau menugaskan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Sanggau untuk menjadi narasumber pada kegiatan Forum Satu Data yang dilaksanakan hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 Pukul 08.30 WIB di Ruang Rapat Lantai II Bappeda Kabupaten Sanggau.
Forum Satu Data merupakan momentum untuk memastikan bahwa data merupakan referensi utama ketika proses formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realisitis, akuntabel dan transparan dengan filosofi specific, measurable, achievable, relevant, time-based dan trackable. Dalam perjalanannya data seringkali menjadi masalah karena data ada dimana–mana namun ketika dicari, tidak ada dimana–mana. Untuk memaksimalkan proses akselerasi penyelenggaraan satu data Indonesia, para pihak dibekali dengan uraian tugas dan fungsi sesuai kapasitas masing–masing. Melalui momentum Forum Satu Data Pembina Data Tingkat Daerah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah. Wali Data Tingkat Daerah memeriksa kesesuaian data dari produsen data, menyebarluaskan data dan meta data di portal Satu Data Indonesia dan membantu Pembinaan Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah. Wali Data Pendukung membantu wali data tingkat daerah yang dipilih sesuai penugasan kepala daerah dan berkedudukan di dalam instansi daerah. Sedangkan Produsen Data Tingkat Daerah memberikan masukkan kepada Pembina Data Tingkat Daerah, menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia, menyampaikan data dan Metadata kepada wali data tingkat daerah yang ada pada setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan data.
Kegiatan secara resmi dibuka dan ditutup oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sanggau, Bapak Joni Irwanto, S.IP dan dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Kabupapten Sanggau, Perangkat Daerah dan para pihak. Rencana tindaklanjut dari hasil diskusi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sanggau, salah satunya Perangkat Daerah diminta untuk menelaah dan menyesuaikan kembali data yang sudah di upload agar data yang disajikan valid, komprehensif dan up to date.