KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka melaunching aplikasi ‘Djamin’ dan ‘Sidarasalimba’ di aula Hotel Harvey Sanggau, Senin (19/09/2022).
Aplikasi tersebut dalam rangka mendukung strategi perencanaan infrastruktur air bersih dan sanitasi berbasis elektronik Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DPCKTRP) Kabupaten Sanggau.
“Itu adalah sistem yang akan membantu dari dinas terkait dalam mewujudkan perencanaan yang lebih baik. Melalui data itu kita dapat melihat kebutuhan pembangunan air bersih maupun limbah,” kata Sekda Kukuh Triyatmaka.
Saat ini, kata Kukuh, untuk penyajian data ini kadang-kadang mengalami kesulitan. Melalui aplikasi tersebut, sistem yang dibangun dapat diintregrasikan juga dengan beberapa sistem pembangunan lainnya.
“Untuk dapat memperoleh dana alokasi khusus (DAK), air bersih, limbah itukan biasanya diperlukan data, analisa perencanaan yang baik dan benar,” ujarnya.
Sekda Kukuh menegaskan, data yang tidak benar, kebijakan yang diambil juga tidak benar.
“Ini adalah rencana yang disiapkan dinas untuk mewujudkan data yang lebih update, lebih cermat dan lebih tepat,” bebernya.
Sekda Kukuh menyebut, aplikasi ini sementara hanya digunakan internal pemangku-pemangku kepentingan di sisi aset perencanaan.
“Nanti adminnya di kecamatan dan nanti akan digunakan dinas. Walaupun nanti aplikasi ini diintegrasi dengan aplikasi yang lain dari aset perencanaan ya itu pasti akan dilakukan, tentu telaah dan dianasilis. Saya rasa kedepannya akan dilakukan integrasi, tapi bertahap,” terangnya.
Kepala Dinas Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, Didit Richardi menyampaikan perencanaan itu harus berdasarkan data. Ternyata selama ini, data susah didapatkan.
“Makanya kita coba dari bawah, dari botthom up itu mencoba menyuplai data. Kita dari kabupaten bisa melihat gambaran kondisi serta sarana prasarana (Sapras) di Sanggau khususnya air bersih, sanitasi, untuk kita jadikan dasar perencanaan waktu pembahasan anggaran. Jadi ini jadi sesuai kebutuhan bukan keinginan” ujar Kadis Didit.
Didit Richardi mengatakan, aplikasi nantinya juga bisa ditawarkan ke pihak-pihak lain untuk alternatif pembiayaan.
“Jadi tidak bisa menghandalkan APBD untuk mencapai 100 persen akses sanitasi air bersih yang layak,” ucapnya. (ram)