BUPATI SANGGAU MENGAJAK KEPALA PERANGKAT DAERAH LEBIH FOKUS URUS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Rilis capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sanggau Tahun 2021 oleh Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Pada Tanggal 11 Mei 2022 untuk Sanggau terpotret capaian Bidang Pendidikan 42%, Bidang Kesehatan, 50%, Bidang Pekerjaan Umum 50%, Bidang Perumahan Rakyat Dan Permukiman 0%, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 61%, serta Bidang Sosial 71%. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat Standar Pelayanan Minimal merupakan kebijakan wajib yang harus dipenuhi setiap daerah. Situasi ini menjadi pemantik bagi reformer untuk melakukan perubahan organisasi melalui ide dan gagasan berupa strategi akselerasi kebijakan dengan model kepemimpinan transformasional.

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan Standar Pelayanan Minimal mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan Standar Pelayanan Minimal dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal serta pelaporan mentargetkan capaian Standar Pelayanan Minimal 100%. Kondisi ini berkolerasi dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 yang juga mentargetkan capaian Standar Pelayanan Minimal 100%.

Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP.,M.Si dalam arahannya mengatakan “saya mengapresiasi pertemuan kali ini, karena untuk pertama kalinya bisa kita lakukan, melalui momentum ini saya instruksikan kepada kita semua Tim Pelaksana Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan secara khusus kepada Perangkat Daerah Pengampuh Standar Pelayanan Minimal agar lebih fokus urus Standar Pelayanan Minimal” lebih lanjut beliau mengatakan “hari ini saya akan menandatangani surat pernyataan komitmen bersama kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, saya juga mengintruksikan agar 29 (dua puluh sembilan) indikator layanan Standar Pelayanan Minimal dipastikan ada intervensi program dan pendanaannya”.

Mengingat durasi waktu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 hanya tinggal 2 (dua) tahun lagi, maka diperlukan strategi yang tepat untuk menuntaskannya. Dalam hal ini Project leader memandang, untuk mengubah situasi memerlukan langkah cepat aksi perubahan berupa “Strategi Akselerasi Kebijakan Dengan Model Kepemimpinan Transformasional”. Momentum diskusi heart to heart menjadi pintu masuk mewujudkan terobosan inovasi, membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi bersama para pihak agar memiliki komitmen yang sama ketika formulasi kebijakan pembangunan daerah. Tujuan aksi perubahan untuk memastikan adanya intervensi program dan pendanaan penerapan Standar Pelayanan Miniminal sehingga terjadi sinergitas dan konsistensi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 yang berlandaskan money follow program and money follow function sebagai bagian dari mewujudkan Sanggau bermartabat, maju dan terdepan. Kegiatan rapat strategi akselerasi kebijakan penerapan standar pelayanan minimal dengan model kepemimpinan transformasional dilaksanakan pada hari Rabu 10 Agutus 2022 di Ruang Rapat Bupati Sanggau dihadiri oleh Bupati Sanggau, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Inspektur Kabupaten Sanggau, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau dan 6 (enam) Perangkat Daerah Pengampuh indikator layanan standar pelayanan miminal meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau. Kegiatan rapat strategi akselerasi kebijakan penerapan standar pelayanan minimal dengan model kepemimpinan transformasional diakhiri dengan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Pengampuh Standar Pelayanan Minimal, disetujui Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau sekaligus Ketua Tim Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta diketahui Bupati Sanggau.