KALIAMANTAN TODAY, SANGGAU. Sebanyak 216 guru SMP dan 450 guru SD honorer di Kabupaten Sanggau resmi diangkat menjadi Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Selasa (07/06/2022).
Upacara penyerahan SK 666 guru PPPK tersebut dipimpin langsung Bupati Sanggau, Paolus Hadi, yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Sanggau, Sudarsono, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sanggau, Herkulanus.
“Kemarin tenaga kontrak sebagian dari kontrak bupati dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), akhirya kalian diangkatlah dengan PPPK. Beda semi-semi pegawai negeri sipil, tapi yang saya pahami, yang namanya kontrak ada waktunya. Kalau tak mau dipakai lagi..hehe. tapi aturannya sudah terkontrol secara nasional,” kata Bupati Sanggau, Paolus Hadi dalam sambutannya.
PH, sapaan Paolus Hadi, mengatakan para guru yang diangkat menjadi PPPK beruntung, lantarna tahun depan tak ada pengangkatan guru CPNS. “Tentu para guru kesempatan pertama. Saya dengar tahun depan untuk tenaga kesehatan. Yang teknis-teknis ini nasibnya belum jelas. Tapi yang sudah dipersiapkan, guru dan tenaga kesehatan,” terangnya.
Bupati dua periode itu mengatakan gaji PPPK dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Sanggau.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, Sudarsono menjelaskan, pengangkatan guru PPPK tahap I dan II tersebut sebenarnya berjumlah 668 orang, namun dua di antaranya mengundurkan diri.
“Dari 666 ada guru kontrak yang dibiayai dari APBD, ada juga dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Guru kontrak kita dari APBD 600 orang, berarti masih ada 300-an yang belum mengikuti tes PPPK. Sisanya dari honor BOS,” kata Sudarsono kepada wartawan usai upacara penyerahan SK.
Tanpa menyebut angka pasti, Darsono, sapaan akrabnya, mengatakan total ada sekitar 5000-an guru di Kabupaten Sanggau. Setengah dari jumlah itu adalah tenaga honorer yang bersumber dari APBD maupun dana BOS.
“Berarti sekitar 2500-an orang. Sementara sekarang yang lolos PPPK 666, artinya masih banyak kekurangan kita. Kalau kita lihat perkembangan ini, seharusnya masih ada satu tahap yang harus diikuti. Dua sudah kita diikuti. Satu tahap masih menunggu keputusan pusat, kapan mau tes,” katanya.
Mengingat masih banyaknya kekurangan guru di Kabupaten Sanggau, Darsono mengaku telah mengusulkan 3325 guru ke Pemerintah Pusat. Ia berharap Pemerintah Pusat dapat memenuhi kuota tersebut.
Selain itu, perekrutan guru PPPK tahap III juga dapat dilaksanakan. Dengan begitu kekurangan guru bisa diminimalisir.
“Memang besar pengaruh guru dalam dunia pendidikan. Pendidikan ini kan sentralnya di guru. Kalau gurunya tidak memenuhi kualifikasi, mutu pendidikan kita rendah. Artinya bahwa sekarang masih perlu guru. Sementara guru yang ada ini, yang ditutupi oleh guru kontrak dan honor BOS, ini kan artinya guru tidak tetap, bukan PNS. besar pengaruhnya terhadap kinerja di sekolah,” bebernya.
Jika nanti sampai akhir tahun 2023, jumlah guru melalui PPPK juga tak terpenuhi, Darsono mengaku hal itu tergantung dari kebijakan pimpinan. Darsono mengungkapkan, satu sisi kekurangan guru masih banyak, namun di sisi lain pemerintah pusat mulai tahun depan melarang merekrut tenaga honorer.
“Dilemanya di situ, satu sisi pendidikannya butuh guru, satu sisi ada ketentuan mengatur batas pengangkatan tenaga kontrak. Sementara kita kekurangan guru. Untuk menunggu CPNS, lama dan jumlahnya sedikit,” pungkasnya. (Ram)