“Saat ini pembangunan Bandara Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan masih terus berproses. Sekarang ini sedang direncanakan pembangunan pagar dan apron (tempat pesawat parkir),” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Petrus Yudha Sasmita, Senin.
Yudha mengungkapkan, pembangunan pagar dan apron menggunakan dana APBN. Begitu juga untuk pembangunan runway sedang diupayakan dibangun dengan menggunakan APBN tahun 2023.
Baca juga: Tjhai Chui Mie serahkan pelepasan hak tanah bandara Singkawang
Baca juga: Pemkot Singkawang pasang plang larangan pengambilan pasir di kawasan bandara
“Namun ada juga saya dengar informasi melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),” tuturnya.
Apabila pemerintah pusat menyatakan optimis, maka Pemkot Singkawang juga harus optimis. Mengingat dana dan perencanaan strategis (renstra) nya masuk ke pemerintah pusat yang menyatakan Bandara Singkawang bisa beroperasi tahun 2024.
“Yang selanjutnya akan ada penambahan atau peningkatan panjang runway dan lain sebagainya,” kata dia.
Untuk tahap awal, kata Petrus, pesawat yang akan dioperasikan adalah jenis ATR. Meski kajian bangunan bandara yang dibuat sekarang ini adalah untuk jenis pesawat Boeing.
“Tapi saya yakin, setelah dioperasikan tahun 2024 akan ada peningkatan jenis pesawat yang akan diterbangkan,” katanya.
Baca juga: Jajaran Pemkot Singkawang gelar ritual adat pembukaan jalan Bandara
Baca juga: Wali Kota Singkawang beri penghargaan untuk penyumbang lahan menuju bandara
Sebelumnya, Kepala Kantor Bandar Udara (UPBU) Kelas II Tebelian Sintang, Fatah Atabri mengatakan, jika pembangunan Bandara Singkawang sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Jika memang tidak ada halangan, maka tahun 2024 minimal sudah bisa dioperasikan dengan panjang landasan 1.800 meter dan terminal sesederhana mungkin,” katanya.
Menurutnya target tersebut adalah merupakan keinginan dari Presiden RI.
Menurutnya, pembangunan Bandara Singkawang akan dikerjasamakan dengan skema Kerja Sama Badan Usaha (KPBU).
“Artinya dari sisi udara akan didanai oleh Kemenhub RI dan sisi darat melalui skema KPBU,” ujarnya.