“Dari 34 provinsi ada empat provinsi hingga Mei 2022 belum menyerap anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi termasuk di Kalbar. Untuk itu kami mendorong untuk segera dilaksanakan program di lapangan,” ujarnya saat kegiatan Rapat Teknis Koordinasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Air di Pontianak.
Ia menyebutkan bahwa di Kalbar untuk rehabilitasi jaringan irigasi mendapat pagu Rp4,725 miliar untuk 63 unit pengerjaan. Kegiatan tersebut tersebar di delapan daerah yakni Kabupaten Bengkayang, Ketapang, Landak, Melawi, Sambas, Sanggau, Sekadau dan Kota Pontianak.
“Selain rehabilitasi jaringan irigasi, di Provinsi Kalbar juga mendapat program embung pertanian dengan pagu Rp960 juta dan realisasinya juga belum ada. Kemudian program irigasi perpompaan dengan pagu Rp1,4 miliar yang hingga harus juga direalisasikan,” kata dia.
Menurutnya tantangan secara umum dalam pengembangan irigasi pertanian di Indonesia dari sisi efisiensi pemanfaatan irigasi yakni belum optimal karena kondisi kerusakan irigasi dan pola tata tanam yang tidak teratur. Kemudian dari sisi kondisi geografi bahwa curah hujan tahunan tinggi tetapi tidak merata, berdampak pada kondisi kekeringan atau kebanjiran. Potensi lahan non irigasi lebih 2 juta hektare belum dimanfaatkan optimal.
“Dari sisi kelembagaan sendiri, kemampuan pengelolaan kelembagaan pada tingkat petani belum merata atau tingkat partisipasi perlu ditingkatkan,” jelannya.
Terkait kebijakan irigasi pertanian, menurutnya yakni meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan air. Hal itu melalui menampung atau
meningkatkan muka air dam mengoptimalkan pemanfaatan air yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan, sungai dan atau sumber air lainnya yang berfungsi untuk suplai air irigasi.
“Kemudian, tidak kalah penting yakni meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada irigasi tersier melalui kegiatan rehabilitasi dan peningkatan fungsi saluran terbuka atau tertutup, membangun sarana bangunan penangkap air serta meningkatkan kualitas kelembagaan petani pemakai air,” jelas dia.