Kadisbunak Kalbar imbau masyarakat tidak khawatir soal PMK

Pontianak (ANTARA) – Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar Muhammad Munsif, meminta peternak dan masyarakat tidak perlu khawatir terkait Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak karena upaya pengendalian terus dimaksimalkan.

“Jangan khawatir akan PKM karena pemerintah terus berusaha melakukan pengendalian. Kemudian dalam penangan dan pengendalian dari ratusan hewan baik positif atau suspek ini juga telah melibatkan para pihak,” ujarnya di Pontianak, Jumat.

Baca juga: Wabah PMK akibatkan penjualan daging di Pontianak menurun 50 persen

Baca juga: Distanakbun Ketapang cepat tangani 12 Sapi Suspek PKM

Ia menyebutkan penyebaran PKM di Kalbar saat ini di empat kabupaten yakni Mempawah, Kubu Raya, Pontianak dan Ketapang. Menurutnya penyebaran tidak meluas hanya pada wilayah ternak tertentu yang sebelumnya mendatangkan hewan dari luar Kalbar. Kemudian dalam pengendalian juga ada pembatasan zonasi saja dan lainnya.

“Seperti di Kabupaten Mempawah itu kan hanya di satu lokasi kasus PMK. Apabila dibandingkan dengan ekosistemnya itu tentu sangat kecil. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan pasokan hewan ternak baik sapi maupun kambing,” kata Munsif.

Baca juga: Dua kabupaten di Kalbar terdapat suspek penyakit mulut – kuku ternak

Baca juga: Disbunak Kalbar minta peternak waspadai penyakit mulut dan kuku

Terkait kesediaan hewan ternak untuk kurban menurutnya diprediksikan meningkat sekitar 10 persen dari tahun lalu yang hampir mencapai 13.000 ribu ekor baik dari sapi maupun kambing. Dengan kasus PMK menurutnya pada tahun ini tentu ada tantangan terutama yang selama ini mendatangkan dari Kalteng dan Jatim akan sedikit terhambat.

“Tentu ada solusinya, penghasil hewan ternak bukan daerah itu saja namun ada dari NTT dan lainnya yang bisa memasok hewan ternak untuk kurban di Kalbar,” ujarnya.

Baca juga: Menko PMK ingatkan soal hoaks hepatitis akut dikaitkan vaksin COVID-19

Dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban menurutnya akan ada surat edaran menteri dan hal itu akan menjadi acuan panitia kurban atau masyarakat yang melaksanakan ibadah kurban pada 1443 H.

“Untuk pelaksanaan ibadah kurban berkaitan kesehatan hewan ternak dan proses pelaksanaan nanti ada surat edaran menteri. Itu menjadi acuan,” jelasnya.