“Saya meminta kepala sekolah bisa menjadi manajer yang baik untuk mengembangkan pendidikan di lingkungan sekolah termasuk dalam memberikan motivasi kepada para tenaga pendidik,” kata Karolin di Ngabang, Rabu.
Dia berpesan agar tidak ada guru yang datang ke sekolah seminggu sekali dan kepala sekolahnya datang enam bulan sekali, saat penerapan pelajaran dalam jaringan.
“Semoga yang seperti itu tidak ada di Kabupaten Landak, namun akan kita periksa,” tuturnya.
Selain itu, Karolin menjelaskan terkait akuntabilitas bahwa tahun 2022 ini dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah pusat melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), untuk itu pertemuan tersebut juga melibatkan Inspektorat Kabupaten Landak.
“Ini diauditnya sekarang nggak main-main langsung dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, mungkin sudah ada sekolah yang dijadikan sampel yang sudah didatangi serta diperiksa langsung oleh BPK dan pemeriksaannya akan lebih detail. Nah, ini sementara hanya sampel dulu, tetapi secara bertahap setiap tahun akan diperiksa akan lebih detail dan terperinci,” katanya.
Karolin mengingatkan agar pihak sekolah terutama kepala sekolah dapat menggunakan dana BOS sesuai dengan petunjuk yang ada dan digunakan secara benar agar tidak terjadi temuan oleh BPK.