“Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut merupakan program dari Presiden Joko Widodo dan untuk mendapatkan program tersebut, membutuhkan perjuangan serta perjalanan yang panjang,” kata Karolin di Ngabang, Rabu.
Menurutnya, Pemkab Landak sudah berjuang untuk mendapatkan PSR, karena sebagai bupati, dirinya berusaha meyakinkan para pekebun agar program PSR ini bisa diambil dari Pemerintah.
“Pada saat meminta program ini ke Pusat juga tidak mudah, dan kalau Saya tidak dibantu oleh Ibu Puan Maharani yang pada waktu itu Menko PMK, saya tidak bakalan bisa panen sawit hari ini,” tuturnya.
Bupati Karolin menjelaskan bahwa ada 971 pekebun dengan luas lahan 2.540,53 hektare serta sebanyak 9 koperasi yang sudah berhasil panen program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang mana lokasi tersebut merupakan perkebunan sawit milik PTPN13.
“Ini salah satu bentuk komitmen kami dalam membantu pekebun sawit di Kabupaten Landak. Yang namanya mengurus PSR ini sangat banyak tantangannya, karena yang kita urus adalah masyarakat dan yang berkomentar di media sosial juga banyak,” katanya.
Tetapi, lanjut dia, dirinya tetap bekerja mendorong kepala dinas untuk mensukseskan program ini, sehingga hari bisa Saya jawab dengan hasilnya saja panen sawit rakyat ini.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak Yulianus Edo Natalaga menambahkan bahwa salah satu kabupaten dengan potensi besar kebun sawit rakyat adalah Kabupaten Landak seluas 31.291 hektare.
Yulianus Edo juga mengemukakan adanya rencana untuk meremajakan sawit seluas 8.000 hektare dengan target produksi yang akan dicapai 10/hektare/tahun.
“Karena program ini dijalankan secara benar dan Saya tahu sendiri bagaimana Ibu Bupati dengan sangat kerasnya mengawal program ini supaya berada di jalan yang benar. Bibit sudah dipastikan bibit yang baik karena di umur 24 bulan sudah selesai kastrasi 3 kali sehingga lebih cepat panennya,” kata Edo.