“Saat ini bantuan BPJS PBI yang dialokasikan untuk Kota Pontianak jumlahnya hanya 16 persen. Sementara di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalbar ada yang mendapatkan hingga 60 persen BPJS PBI yang ditanggung pemerintah pusat,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, seusai menerima jajaran BPJS Kantor Cabang Pontianak di Ruang VIP Wali Kota Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, hingga saat ini Kota Pontianak baru mendapat bantuan BPJS PBI sebesar 16 persen, sedangkan penduduk Pontianak ini jumlahnya cukup banyak. “Nah, ini sedang kami perjuangkan sebagaimana arahan presiden untuk meningkatkan kepesertaan BPJS di daerah,” ujarnya.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan pemerintah provinsi serta Kementerian Sosial untuk penambahan kuota BPJS PBI yang ditanggung pemerintah pusat. Diakuinya, jumlah kepesertaan BPJS di Kota Pontianak memang masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pontianak yang mencapai 627.727 jiwa, dan angka kepesertaan BPJS di kota itu baru di angka 71,6 persen.
“Masih rendahnya jumlah kepesertaan BPJS tersebut bisa disebabkan beberapa faktor, di antaranya jumlah warga tidak bekerja atau berpenghasilan, warga prasejahtera maupun pekerja nonformal, seperti buruh, nelayan, tukang dan sebagainya,” ucap Edi.
Setidaknya, lanjutnya, membutuhkan anggaran sekitar Rp42 miliar per tahun untuk membayar iuran kepesertaan BPJS tersebut. Meskipun klaim BPJS di Kota Pontianak terbilang cukup tinggi, namun jumlah itu tidak sepenuhnya 100 persen warga Kota Pontianak.
Di antara jumlah tersebut, katanya, sebagian ada warga yang berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Kalbar yang kebetulan berobat atau dirawat di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Pontianak karena beberapa fasilitas kesehatan yang ada di kota ini juga melayani warga luar Pontianak.
“Rumah Sakit Kota Pontianak saja sekitar 20 persen melayani warga di luar Kota Pontianak. Lalu ada rumah sakit lainnya juga,” katanya.