“Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional, sertifikat halal bagi usaha gratis. Kami sangat mendukung akselerasi 10 juta sertifikat tersebut,” ujar Sekretaris Daerah Kalbar, Harrison saat memberikan sambutan dalam kegiatan public hearing dan temu konsultasi pendampingan proses produk halal di Pontianak, Rabu.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalbar akan memperbanyak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sehingga pengeluaran sertifikat halal tidak akan lama. Pasalnya, masih ada sebagian pelaku usaha yang merasakan lambannya pengurusan sertifikasi halal.
“Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UMKM, pada Februari di Kalbar, skala usaha mikro sebesar 85 persen, kecil 13,13 persen dan menengah 0,87 persen,” jelas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kalbar, Syarif Kamaruzaman mengatakan dalam dua tahun terakhir pihaknya telah memfasilitasi UMKM dan rumah potong hewan dalam mendapatkan sertifikat halal.
“UMKM yang difasilitasi setiap tahunnya usaha mereka dalam menggalakkan produk bersertifikat halal selalu memiliki kemajuan. Kita akan terus mendukung UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal serta pelayanan pemerintah akan turut mendukung,” kata dia.