BNPP bahas perdagangan lintas batas di PLBN Aruk

BNPP bahas perdagangan lintas batas di PLBN Aruk



Pontianak (ANTARA) – Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) kembali membahas pengembangan program dan kegiatan kerjasama perdagangan lintas batas, dan pemanfaatan potensi kawasan zona penunjang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

“Potensi PLBN harus dimaksimalkan sesuai amanat Presiden saat meresmikan PLBN Aruk 17 Maret 2017 lalu. PLBN bukalah sekedar tempat perlintasan orang saja, melainkan pintu ekspor impor nasional,” ujar Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon saat dihubungi di Sambas, Rabu.

Ia menjelaskan potensi PLBN Aruk yang bisa dimaksimalkan yakni untuk aktivitas ekspor dan impor seperti hasil pertanian dan perikanan.

“Kalau PLBN hanya untuk menyeberangkan orang dari Indonesia ke Malaysia, untuk apa kita bangun PBLN megah, dengan pintu gerbang yang besar. Untuk itu potensi ekspor dan impor ini harus dimaksimalkan,” katanya.

Terkait pembahasan atau rapat pengembangan program dan kegiatan kerjasama perdagangan lintas batas, dan pemanfaatan potensi kawasan zona penunjang PLBN Aruk, Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi sangat menyambut baik dan mendukung.

“Momen seperti ini sangat saya tunggu. Di masa pandemi COVID- 19 tantangan kita di Indonesia bagaimana mengembalikan roda ekonomi. Begitu juga dengan Malaysia. Pembahasan ini merupakan langkah baik dalam rangka memikirkan bagaimana ke depannya kita bisa sama-sama bekerjasama meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Fahrur Rofi berharap pembahasan tersebut bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sambas terutama yang ingin melakukan ekspor impor melalui PLBN Aruk

“Saya lihat yang hadir hari ini ada unsur B to B (businnes to businnes), dan G to G (Government to Government). Kita berharap bisa mengembangkan potensi yang luar biasa yang ada di Sambas. Terutama untuk komiditi yang bisa diekspor ke Malaysia,” katanya.

Dalam rapat strategis yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon tersebut juga dihadiri oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Malaysia, Raden Sigit Witjaksono.