“Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) yang sudah dibentuk di setiap kecamatan juga diminta gerak cepat dan ligat, agar masyarakat di desa-desa segera mendapat informasi akurat tentang program RAN-PASTI,” ujarnya saat mengikuti sosialisasi RAN-PASTI oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin.
Ia menyebutkan jumlah warga Kabupaten Sambas saat ini terbesar kedua setelah Kota Pontianak, tersebar di 19 kecamatan dan 193 desa, sedangkan lebih dari 70 persen masyarakat setempat sebagai petani.
“Mereka jarang memantau informasi di media sosial, karena setiap hari bekerja di ladang dan kebun. Jadi sosialisasi RAN-PASTI ini harus sampai ke desa-desa,” katanya.
Ia mengatakan sosialisasi RAN-PASTI di tingkat desa harus dioptimalkan agar tidak ada misinformasi tentang program percepatan penanganan kekerdilan itu. Apalagi Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanganan Stunting di Indonesia.
Satono juga meminta sosialisasi program RAN-PASTI tersebut juga melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan lembaga. Perpaduan kerja sama antara semua komponen masyarakat akan membuat program strategis tersebut tersosialisasi secara masif.
“Kita harus melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, pemuda sampai lembaga. Kita bisa menyosialisasikan program RAN-PASTI ini melalui rumah ibadah, seperti masjid, gereja, kelenteng, wihara, dan pura. Kita sebagai kepala daerah harus jadi panglima perang, maju paling depan dalam melakukan sosialisasi RAN-PASTI ini, karena kita ingin ke zuriah kita ke depan menjadi zuriah yang tangguh, dan cerdas,” kata dia.
Sosialisasi RAN-PASTI tersebut, juga diikuti oleh Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, bupati dan wali kota se-Kalbar, sedangkan dari Kabupaten Sambas turut hadir Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas P3AP2KB, dan Ketua TP PKK.