“Data Dukcapil berfungsi sebagai instrumen identifikasi, verifikasi dan validasi data individu dalam berbagai proses pelayanan juga dapat berfungsi sebagai data statistik hayati yang dapat berperan secara signifikan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran pembangunan demokrasi dan pencegahan kriminal. Untuk itu data tersebut dioptimalkan untuk pembangunan,”ujarnya saat dihubungi di Ketapang, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kependudukan dan pencatatan sipil harus menjadi garda aktif dalam mengkontribusikan dan konstruksi
satu data kependudukan menjadi data inti dari satu data Indonesia yang merupakan basis data SPBE.
“Saya telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat menyelesaikan seluruh perjanjian kerja sama (PKS) untuk 48 perangkat daerah sasaran pada tahun ini juga,” tegasnya.
Ia juga berharap kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang dapat membantu jaringan komunikasi data (Jarkomdat)/jaringan tertutup untuk mendukung pelaksanaan PKS tersebut.
Selain itu i juga minta jajaran kependudukan dan pencatatan wajib memberikan kontribusi humas kepada seluruh elemen masyarakat baik perkotaan maupun daerah hulu terkait perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat.
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kalimantan Barat dalam perubahan bertahap ke arah digitalisasi, maupun pelaksanaan inovasi pelayanan yang telah dan akan dilaksanakan untuk beberapa tahun ke depan,” kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo membuka resmi Rapat Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat di Aston City Hotel Ketapang.
Rapat teknis 2022 tersebut bertema integrasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh perangkat daerah. Kegiatan tersebut merupakan forum yang tepat dan strategis apabila dihubungkan dengan e-government dan otonomi daerah.