Pemkab Sintang gandeng Ditjen Perbendaharaan Kalbar kelola keuangan daerah

Sintang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Sintang menjalin kerjasama khusus dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka untuk mengelola keuangan daerah.

“Ditjen Perbendaharaan Kalbar akan bertindak sebagai konsultan dan sebagai tempat koordinasi bagi Pemkab Sintang dalam mengelola keuangan daerah,” kata Bupati Sintang Jarot Winarno, di Sintang, Selasa.

Disampaikan Jarot, kerjasama Pemkab Sintang dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat sebenarnya sudah lama terjalin dengan baik, namun harapannya ke depan akan semakin baik lagi.

Ia menjelaskan Pemkab Sintang akan melakukan koordinasi terutama dalam perencanaan pagu dana, realisasi anggaran dan semua yang berkaitan dengan dana pemerintah terutama dana alokasi khusus, anggaran dana desa dan anggaran lain.

“Ada hal yang baru dalam hal pengelolaan anggaran negara, mohon bimbingannya,” pinta Jarot.

Ia pun menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sintang untuk memanfaatkan perjanjian kerjasama dengan Ditjen Perbendaharaan Kalbar dengan baik.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kalimantan Barat Imik Eko Putro menyampaikan pembangunan di Sintang sangat maju dan ada kebijakan untuk mengerem pemberian ijin perkebunan karena berusaha mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

“Kesehatan dan pendidikan bagus. Semua indikator makro bagus. Kerjasama ini merupakan arahan pimpinan kami di Kementerian Keuangan untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah tentang peranan instansi kami bisa memberikan manfaat yang baik bagi daerah,” kata Eko Putro.

Eko Putro juga menjelaskan tanpa ada perjanjian (MoU) pun, pihaknya wajib menyalurkan dana dari pusat ke daerah.

Namun, dengan adanya MoU tersebut ada ruang untuk bisa diolah dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengelolaan anggaran di daerah.

Ruang yang ada itu harus kita buka, kata Eko Putro, misalnya ada dinamika dalam penyaluran DAK dan dana desa yang harus dipahami KPPN dan OPD terkait.

“Realisasi belanja di Sintang sudah bagus. Dana desa memerlukan perhatian khusus dan harus dipahami. Dan kami berharap penyaluran dana desa bisa lancar dan bisa sampai ke masyarakat di pedesaan,” kata Imik Eko Putro.