Pemprov Kalbar dorong percepatan pembangunan daerah perbatasan

Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

“Harapan kami untuk menjadikan kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera sebagai cerminan wilayah Indonesia di mata Internasional, dapat terwujud sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, saat memimpin Forum Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (BPBD Provinsi Kalbar) secara virtual di Pontianak, Selasa.

Harisson menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan visi pembangunan Kalimantan Barat, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalbar melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dia menjelaskan, Forum Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tersebut mengangkat tema “Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Menuju Zero Desa Tertinggal”.

Menurut sekda, wilayah perbatasan suatu negara memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, sebab wilayah perbatasan mempunyai peranan penting bagi kedaulatan negara, sehingga pembangunan kawasan perbatasan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

“Provinsi Kalbar merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Garis batas negara membentang sepanjang 972 Km, melintasi 40 desa dalam 14 kecamatan lini 1 perbatasan,” tuturnya.

Beberapa kabupaten di Kalbar yang memiliki perbatasan negara adalah Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sepanjang garis perbatasan tersebut terdapat 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di wilayah perbatasan Kalbar dengan 32 kampung di Sarawak, Malaysia.

“Sebagian besar wilayah perbatasan Kalbar merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang terbatas dari letak geografisnya. Untuk itu, Pemprov Kalbar berkomitmen mempercepat pembangunan wilayah perbatasan sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam RPJMD Kalbar 2018-2023,” kata Harisson.